jpnn.com - GAMBIR – Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan bendungan laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Sesuai skedul, tahap A mulai dibangun besok (9/10) di Pluit, Jakarta Utara. Salah satu yang disiapkan adalah anggaran pembangunan.
Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan sepanjang 33 kilometer itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah harus merogoh kocek Rp 500-600 triliun untuk menuntaskan megaproyek itu.
BACA JUGA: Pemkot Tangerang Pertanyakan Realisasi Pembebasan Lahan Rel KA Bandara
Menurut Basuki, awalnya proyek itu hanya dikerjakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Namun, seiring dekatnya tanggal pembangunan, dia mengakui bahwa pemerintah tidak bisa membangun sendirian GSW. Sebab, porsi APBN harus dibagikan ke seluruh Kementerian.
Untuk itu, Kementerian PU mencari anggaran dari pihak lain. Salah satu caranya adalah mengajak pemda lain turut serta dalam pembangunan. Sesuai masterplan GSW, tanggul itu tidak hanya masuk di wilayah Jakarta, namun Bekasi dan Tangerang juga. ”Kami sudah ajak pemda lain memikirkan proyek tersebut. Intinya mereka mau membantu,” ucapnya.
BACA JUGA: Dewan Kecewa RS Tolak Pasien BPJS
Pemprov Jawa Barat pun ingin membantu pembangunan bendungan berbentuk garuda raksasa itu. Basuki mengatakan, Menko Perekonomian Chairul Tanjung meminta pada Jawa Barat dan Banten untuk mengirim pasir. Rencananya, pasir itu digunakan untuk mereklamasi lautan menjadi daratan.
”Pak Menko sudah meminta Jabar dan Banten. Mereka sudah menyanggupi,” jelasnya.
BACA JUGA: Stadion Cikarang Belum Kantongi IMB
Bantuan berupa dana dan pasir dari beberapa daerah itu diakuinya belum bisa menutupi anggaran pembangunan GSW. Oleh karena itu, pemerintah akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak swasta untuk ikut berpartisipasi. Sampai kemarin, sudah ada investor yang menyatakan sanggup membantu. Namun, pihaknya akan menyeleksi terlebih dahulu.
Selain masalah anggaran, pemerintah juga akan membentuk badan yang mengurus GSW. Badan itu nantinya berdiri sendiri. Tugasnya untuk mengelola tanggul raksasa itu, termasuk mencari pemasukan karena GSW tidak sepenuhnya dibiayai APBN.
Basuki belum bisa menentukan posisi badan atau lembaga tersebut. Apakah berada di bawah Kementerian PU atau badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov Jakarta. Namun, dalam beberapa kali rapat persiapan pembangunan GSW, pemerintah akan menyerahkan tanggungjawab itu pada Pemprov DKI Jakarta. ”Kemungkinan akan diserahkan pada DKI Jakarta. Jadi DKI yang akan membentuk BUMD untuk mengurus GSW,” paparnya.
Lalu, kapan pemerintah akan membentuk BUMN atau BUMD itu? Basuki menyatakan tidak mungkin tahun ini. Paling tidak, pembentukan dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang. ”Saya yakin proyek ini akan diteruskan oleh Pak Jokowi,” terangnya.
Seperti diberitakan, Kementerian PU akan membangun bendungan raksasa atau GSW. Megaproyek yang bernama resmi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu dimulai pada 9 Oktober 2014. Target penyelesaian pada 2022 atau paling lambat 2030.
Selain itu, Kementerian PU juga membangun 17 pulau buatan yang mengapung di perairan. Pulau-pulau itu akan dikonsep sebagai kota baru yang mandiri. Dari data yang dihimpun, pulau-pulau itu akan dilengkapi berbagai fasilitas. Yakni, 57 persen sebagai perumahan (apartemen), 31persen pusat perkantoran, 7 persen untuk bisnis ritel, dan 6 persen untuk industri. (aph/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Jatuh dari Lantai 56, Sulaiman Bentur Mobil Innova
Redaktur : Tim Redaksi