Sejumlah keluarga berpengaruh di Nauru, ternyata mendapatkan banyak keuntungan dari pusat pemrosesan pencari suaka yang dibiayai Pemerintah Australia.

Ketika Pemerintah Australia dan Nauru membuka kembali pusat detensi pencari suaka di negara kepulauan itu empat tahun lalu, Australia menjanjikan akan menyiapkan puluhan juta dollar ke Naura.

BACA JUGA: Pelajaran Bahasa Inggris : Aneka Makna Frasa dari Kata Off

Kini pendapatan masyarakat setempat mengalami peningkatan, namun tampaknya ada pihak yang mengambil keuntungan lebih banyak dari kebijakan ini.

Dokumen yang diperoleh ABC menunjukkan keluarga sejumlah politisi Nauru memiliki tanah yang kemudian dipergunakan membangun Regional Processing Centre 3 (RPC3). Selain itu, kerabat Menteri Hukum Nauru David Adeang, mendapatkan kontrak dan pekerjaan dengan pusat pemrosesan tersebut.

BACA JUGA: Seniman Sydney Buka Jasa Melayani Curhat Terkait Cuaca

Penyedia jasa pemrosesan pencari suaka, Broadspectrum, bersikukuh bahwa proses tender mereka tidak menyalahi aturan.

Perjanjian sewa yang diperoleh ABC menunjukkan bahwa sejumlah anggota keluarga politisi Nauru memiliki bagian dari tanah seluas 5,6 hektar yang disewa pemerintah Australia.

BACA JUGA: Mahasiswa ANU di Canberra Ini Dinobatkan Sebagai Barista Terbaik Se-Australia

Kondisi tanah itu tadinya merupakan bekas tambang yang tidak lagi dipergunakan.

Ibu dari Menteri Lingkungan Hidup Nauru, Aaron Cook, dikabarkan menerima uang sewa 30 ribu pertahun, atau yang kedua terbesar dari 256 pemilik tanah yang terdaftar.

Sejumlah politisi Nauru termasuk dari kalangan oposisi tercatat dalam daftar pemilik tanah yang dipersewakan tersebut.

Menteri David Adeang menandatangani perjanjian sewa atas nama Pemerintah Nauru pada Juni 2014.

Seorang analis politik Tess Newton Cain kurangnya tanah negara di Nauru mungkin menjadi alasan mengapa hal ini terjadi.

Mantan Presiden Nauru Sprent Dabwido mengatakan pemerintahannya sebenarnya telah membeli tanah untuk pemrosesan RPC3 tersebut, namun tidak pernah dipergunakan.

Mantan pejabat lainnya Peter Law mengaku mengetahui adanya pembelian tanah ini oleh pemerintah.

Selain dari sewa tanah, pemilik tanah yang dipergunakan untuk pemrosesan ini juga akan diuntungkan oleh pembangunan lahan senilai 10,5 juta dollar yang dibiayai pemerintah Australia.

Departemen Imigrasi Australia merujuk pertanyaan seputar kasus ini ke pemerintah Nauru, sementara yang bersangkutan menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan ABC.

BACA ARTIKEL LAINNYA... 95 Persen Terumbu Karang di Great Barrier Reef Rusak Parak Akibat Pemutihan