jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disarankan mengevaluasi penugasan anggota Polri sebagai pengawal pribadi bagi orang di luar institusi Korps Bhayangkara.
Saran disampaikan Akademisi Universitas Islam ’45 (Unisma) Rasminto merespons kontroversi kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi alias Brigadir RA.
BACA JUGA: Brigadir RA Tewas, Sang Komandan Disentil Kompolnas
Sebelumnya, RA yang merupakan anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara yang tewas diduga bunuh diri di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada 25 April 2024.
Adapun keberadaan RA di Jakarta dalam rangka menjadi ajudan atau driver seorang pengusaha.
BACA JUGA: Kanit Reskrim di Tulungagung Ditangkap Polisi terkait Narkoba, Begini Ceritanya
"Bawah Kendali Operasi (BKO) anggota Polri yang melekat sebagai ajudan maupun pengawal pribadi berpotensi adanya konflik kepentingan," kata Rasminto di Jakarta, Rabu (1/5).
Dia berpendapat bahwa konflik kepentingan bisa terjadi antara tugas polisi resmi sebagai anggota Polri dan kepentingan pribadi maupun bisnis pengusaha yang menjadikan mereka ajudan.
BACA JUGA: Brigadir RAT jadi Ajudan / Driver Pengusaha di Jakarta Sejak 2021
Rasminto yang juga direktur Eksekutif Human Studies Institute menyebut penugasan anggota Polri sebagai ajudan/walpri pengusaha, juga bisa mengalihkan fokus yang bersangkutan dari tugas pokok keamanan dan penegakan hukum.
"Ini tentunya memiliki risiko mengenai kredibilitas anggota Polri, jika terlibat terlalu dekat dengan individu atau perusahaan tertentu," katanya menegaskan.
Selain itu, penugasan polisi sebagai ajudan/walpri pengusaha adalah memengaruhi kesejahteraan psikologis anggota. Utamanya jika terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan kode etik atau hukum.
"Risiko yang paling nyata adalah terjadinya kasus bunuh diri Brigadir RA ini, yang barangkali berpengaruh pada beban psikologis anggota tersebut,” tuturnya.
Selain itu, BKO itu pun dapat menimbulkan pengaruh eksternal di institusi Polri. Sebab, potensi pengusaha tersebut mencoba memanfaatkan hubungan dengan kepolisian demi keuntungan pribadi atau bisnisnya kian terbuka lebar.
"Publik berharap Kapolri Jenderal Listyo dapat evaluasi persoalan ini sehingga citra Polri dapat terjaga positif,” harapnya.
Menurut Rasminto, evaluasi risiko oleh Kapolri sebagai bentuk penegakan hukum. Sebab, penting bagi anggota Polri dan pimpinan mengevaluasi risiko secara cermat guna memastikan tindakan yang diambil sesuai aturan dan prinsip moral serta hukum yang berlaku.
Ketentuan tentang penugasan anggota kepolisian sebagai ajudan atau walpri diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 9 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Polri.
Dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), anggota Polri ditugaskan menjadi ajudan atau walpri pejabat negara dalam negeri maupun asing, eks presiden dan wakil presiden (wapres), suami/istri presiden/wapres, kepala badan/lembaga/komisi, calon presiden dan wapres, dan pejabat lain atas persetujuan Kapolri.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam