jpnn.com, JAKARTA - Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS Kesehatan sudah diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Laporan tersebut sebagai landasan untuk melanjutkan pembiayaan.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori mengatakan bahwa sudah ada jumlah pasti yang disebutkan untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan. ”Dapat info bahwa sudah disetujui Rp 4,6 T,” katanya, Kamis (6/7). Info tersebut baru didapatkan secara lisan dari Kemenkeu pada Selasa lalu (4/9).
BACA JUGA: Kornas MP BPJS Nilai Pemerintahan Jokowi Gagal Urus JKN
Menurutnya sebelum itu DJSN telah menyurati presiden. Intinya adalah presiden harus segera bertindak untuk melakukan penyelamatan terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Respon dari presiden adalah memanggil Menkeu dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Mengenai dana talangan yang hanya Rp 4,6 T dinilai tidak cukup. ”Itu tidak cukup untuk atasi sampai Desember 2018,” beber Ansyori.
BACA JUGA: Tagihan RS ke BPJS Kesehatan Bakal Lancar
Akibat dari amburadulnya kas BPJS Kesehatan berdampak banyak faktor. Yang paling anyar adalah Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menyurati Menteri Kesehatan Nila Moeloek lantaran tagihan jatuh tempo yangs seret.
Surat tertanggal 13 Agustus itu menyatakan bahwa utang jatuh tempo obat dan alat kesehatan (Alkes) Jaminan Kesehatan Nasional (JNK) yang belum dibayar mencapai Rp 3,5 Triliun. Salah satu penyebabnya antara lain keterlambatan BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran kepada rumah sakit.
BACA JUGA: Pekan Depan BPKP Keluarkan Audit Keuangan BPJS Kesehatan
Menurut data yang dimiliki BPJS Watch, pada data yang dipaparkan Mei lalu, BPJS Kesehatan memiliki tunggakan Rp 4,2 triliun. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kemarin mengatakan bahwa BPJS Kesehatan menunggak lantaran lembaga tersebut defisit.
”Defisit BPJS Kesehatan seharusnya jadi tanggung jawab seluruh stakeholder, seperti pemerintah (pusat dan daerah), asosiasi RS, dokter, dan lain sebagainya,” ujarnya kemarin.
”Kita berharap Pemerintah segera mem-bailout BPJS Kesehatan sehingga tunggakan klaim bisa segera dibayar,” kata Timboel.
Kerugian yang dialami BPJS Kesehatan tentu akan dirasakan oleh pasien. Misalnya saja soal kerugian GP Farmasi. Timboel mengkhawatirkan rumah sakit akan meminta pasien membeli obat di luar rumah sakit karena stok berkurang. Akibatnya pasien harus mengeluarkan uang tambahan. ”Suply obat ke RS berkurang karena RS belum bayar obat,” ucapnya.
Kemarin Jawa Pos mencoba menanyakan kepada Kementerian Keuangan terkait nasib BPJS Kesehatan. Sayangnya Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menjawab. (lyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Puan Tunggu Hasil Audit Terhadap BPJS Kesehatan
Redaktur & Reporter : Soetomo