jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) kembali bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) Batch II.
Pelatihan ini diperuntukkan bagi ASN yang memiliki kewenangan strategis di lingkungan Kementerian Agama.
BACA JUGA: CPNS Kemenag 2024, 319.255 Pelamar Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi
"Pelatihan ini adalah bentuk komitmen Kemenag dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag), Faisal Ali Hasyim di Pusdiklat Tenaga Admistrasi Ciputat, Selasa (24/9).
Dia menyampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) juga telah mengambil langkah-langkah strategis melalui digitalisasi dan transparansi dalam berbagai layanan.
BACA JUGA: Produk & Layanan Al-Qur’an dari Kemenag Bukti Kepedulian Pemerintah
Itjen Kemenag juga berkomitmen untuk terus memperkuat integritas dan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan di Kemenag, seperti mendorong terbitnya petunjuk teknis untuk dana BOS dan komite, mendorong implementasi layanan transformasi digital melalui audit SPBE.
Lalu, mempercepat pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), mendorong SBSN dengan pelaksanaan tender pra DIPA, mengawal PAPBJ dan P3DN melalui review, serta mendorong terbitnya Keputusan Menteri Agama tentang Manajemen Risiko.
BACA JUGA: Kemenag Imbau Azan Magrib Tak Disiarkan Audio, PBNU Merespons Begini
Irjen Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan upaya preventif dalam pencegahan korupsi serta peningkatan integritas daan penerapan sistem pengendalian yang efektif.
"Dengan adanya pelatihan PRESTASI ini memperkuat langkah-langkah kami sebelumnya seperti digitalisasi layanan dan program pendidikan antikorupsi, untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang, " tuturnya.
Tindakan preventif ini, ujarnya, bukan hanya sekadar strategi, tetapi juga wujud nyata dari tekad Itjen Kemenag untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan berintegritas, sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
nspektorat Jenderal mengubah peran pengawasan dari watchdog menjadi pengawasan intern yang memastikan program Kementerian Agama tidak hanya direncanakan, tetapi juga dilaksanakan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurut Irjen Faisal, upaya-upaya tersebut kemudian terkalibrasi dengan hasil positif pada tata kelola di Kementerian Agama, seperti peningkatan hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (IACM), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tatakelola Pengadaan(ITKP) Barang/Jasa , Survei Penilaian Integritas KPK, dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKHJI).
"Kami berharap pascapelatihan PRESTASI, pelayanan Kementerian Agama akan lebih baik, cepat, transparan. Selain itu, diharapkan terjadi pengurangan keluhan dan pengaduan masyarakat, meningkatnya integritas pimpinan sebagai penegak integritas di lingkungannya, serta transparansi pengadaan barang dan jasa yang bersih dari KKN," harap Irjen Faisal.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dari KPK Wawan Wardiana mengakatan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan dan perbaikan sistem.
Dia menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. KPK berkomitmen memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan dan perbaikan sistem, termasuk digitalisasi untuk mengurangi pertemuan yang dapat memicu transaksi koruptif.
"Pendidikan antikorupsi merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya integritas. KPK menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras melalui berbagai program pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga dewasa, " pungkasnya. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad