jpnn.com - Kementerian Agama (Kemenag) meminta Arab Saudi meninjau ulang rekam biomterik (sidik jari dan retina mata). Ini karena banyaknya kendala dalam proses pengambilan rekam biometriknya tersebut. Baik dari segi wilayah, biaya, dan kesiapan VFS Tasheel sendiri selaku operator atau provider yang ditunjuk Arab Saudi.
Kasie Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi mengungkapkan, selaku regulator penyelenggaraan umrah, menilai kebijakan tersebut justru membuat susah jemaah.
BACA JUGA: Di Arab Saudi, Puan Tegaskan Komitmen RI bagi Kemajuan Islam
"Porsi jemaah umrah setiap tahun terus mengalami peningkatan. Namun, dengan syarat rekam biomterik untuk pengajuan visa umrah ke Arab Saudi, malah membuat banyak jemaah tidak bisa berangkat. Mereka harus menggunakan moda angkutan darat, laut, dan udara. Atas pertimbangan ini, kami sangat berharap ada peninjauan ulang dari pemerintah Arab Saudi," ujar Kasie Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi, Sabtu (22/12).
Terkait upaya yang ditempuh Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Ind mmonesia (PATUHI) dalam melakukan lobi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Wakil Menteri Haji urusan Umrah di Jeddah, Kemenag menurut Ali, patut diapresiasi. Semua pihak yang terkait dalam hal ini Kemenag, Asosiasi dan Kemenlu akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam implementasi proses biometrik ini.
BACA JUGA: Soal Biometrik, Gerindra Minta Pemerintah Desak Arab Saudi
Sementara itu, Sekjen PATUHI Muharom Ahmad mengungkapkan, solusi terbaik dalam penerapan biometrik ini, adalah dilakukan di embarkasi atau bandara keberangkatan jemaah. Apalagi Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.504 pulau dan 514 kabupaten/kota dengan total calon jemaah lansia mencapai 10% dari total mutamir yang ada.
Dia menyebutkan, jemaah yang berangkat dengan biaya antara USD3.000-USD3.500 berjumlah 3 %, yang dominannya berasal dari kota besar. "Biaya umrah USD2.500-USD3.000, sebanyak 7% yang dominannya jemaah dari kota-kota besar.
BACA JUGA: Inilah Dampak Wajib Rekam Biometrik, Jemaah Umrah Terbebani
Sedangkan untuk biaya umrah kisaran USD2.000-USD2.500 sebanyak 10% dominannya oleh jemaah di kota kecil. Dan biaya umrah berkisar USD1.600-USD2.000 sebanyak 30% dominan di perdesaan. Sementara, untuk biaya umrah dengan kisaran USD1.300-USD1.600 yang terbesar dengan jumlah 50% dominasi calon jemaah dari perdesaan atau wilayah terpencil.
Dengan infografis tersebut, lanjut Muharom, 50% jemaah Indonesia berasal dari perdesaan akan kesulitan jika harus diberlakukan proses rekam biometrik yang lokasinya sangat jauh. Belum lagi antrean di VFS Tasheel akan menimbulkan beban biaya tinggi dan kerugian waktu akan menghambat penjadwalan grup-grup umrah yang sudah terjadwal oleh pihak travel.
"Kami usulkan, agar perekaman biometrik ini dilakukan di bandara embarkasi keberangkatan umrah saja yakni, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Dan hal ini bisa dilakukan empat jam sebelum jadwal penerbangan," tutupnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menlu Saudi: Indonesia Menderita, Kami Juga Menderita
Redaktur & Reporter : Adil