jpnn.com, SOLO - Kementerian Ketenegakerjaan (Kemenaker) mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meningkatkan kualitas, kompetensi, dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di tanah air.
"Kemnaker sangat berharap Apindo peduli dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan upaya pengurangan pengangguran. Pengalaman menunjukkan tanpa kepedulian pengusaha, daerah tak akan maju. Yang rugi kita semua, " kata Menaker Hanif Dhakiri dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono saat pengukuhan Dewan Pengurus Kota (DPK) Apindo Solo di Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/10).
BACA JUGA: Menaker Hanif Jamin Berinvestasi di Indonesia Menguntungkan
Pengukuhan itu juga dihadiri Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Kepala BLK Solo Wiwit Windiana, Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kowi, Ketua Kadin Solo Gareng Haryanto.
Bambang menjelaskan, terjadinya transformasi sumber daya ekonomi tertinggi yang semula berbasis SDA dan jumlah tenaga kerja banyak dan murah telah beralih menjadi ekonomi berdasarkan pengetahuan.
BACA JUGA: Ini Syaratnya Jika Pesantren Ingin Dapat Dana Rp 1 Miliar
Artinya, ekonomi berdasarkan SDM yang terampil, kompeten dan memiliki daya saing tinggi.
Hal ini dibuktikan dengan negara-negara yang tak memiliki SDA melimpah ternyata bisa maju.
BACA JUGA: CPNS 2018, Kementerian Ketenagakerjaan Buka 241 Formasi
"Seperti Singapura, Korea, Jepang, Jerman dan Belanda. Mereka maju bukan karena SDA, bukan karena mampu bayar tenaga kerja murah, tetapi karena memiliki SDM yang sangat terampil, " kata Bambang.
Data tenaga kerja menyangkut jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 133 juta dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah sebanyak 40 persen.
Padahal, sambung Bambang, ke depan dunia akan diwarnai dengan otomatisasi dan digitalisasi yang tidak bisa didukung atau dilaksanakan oleh tenaga kerja yang hanya berpendidikan SMP, berpendidikan menengah 28 persen (SMA/SMK) dan 12 persen berpendidikan tinggi.
Bambang menambahkan, tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru berasal dari lulusan SMK disusul lulusan Politeknik.
Hal tersebut menjadi problematika bahwa pendidikan vokasi dan pendidikan formal belum sepenuhnya mampu mengantarkan lulusannya masuk ke dunia kerja.
"Inilah PR kita semua. Angkatan kerja kita harus ditingkatkan kualitasnya dan daya saingnya sehingga kita mampu benar-benar bersaing dengan negara lain," kata Bambang.
Bambang menuturkan, pengalaman dari keberhasilan negara-negara maju disebabkan besarnya peranan dunia industri/usaha dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas SDM.
Contohnya Jerman dalam kelola sistem peningkatan kualitas SDM, yang didukung peranan industrinya sebanyak 85 persen dan hanya 15 persen difasilitasi pemerintah.
Artinya industri menentukan standar pendidikan dan ketrampilan dan industri menyusun grand design (rencana induk) peningkatan kualitas SDM.
Ketua DPK Surakarta Iwan Lukminto mengatakan, pihaknya optimistis membawa kebaikan perekonomian Solo.
Untuk mencapai hasil terbaik itu, kata Iwan, perlu dukungan dan kerja sama dari pemerintah, regulasi yang berlaku secara nasional maupun daerah serta berbagai paket kebijakan ekonomi yang mengatur dan mempengaruhi percepatan dan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan Indonesia. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hongkong Dilanda Badai Topan, Ini Pesan Menaker Hanif kepada
Redaktur : Tim Redaksi