jpnn.com - JAKARTA - Lambannya proses pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) antara lain karena alat pencetakan belum merata hingga tingkat kecamatan. Proses pencetakan di sejumlah daerah masih dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota.
"Kalau pihak kecamatan bisa ngeprint sendiri, itu bisa lebih cepat. Sekarang kan rata-rata yang bisa ngeprint itu tingkat kabupaten di dinas. Kalau punya uang banyak dan negara ini anggarannya cukup, ngeprintnya semua bisa di kecamatan,itu bisa cepat," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, Rabu (10/2).
BACA JUGA: Honorer Demo dari Pagi, Istana Cuma Tanggapi Begini
Menurut Zudan, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pelaksanaan administrasi kependudukan, saat ini hanya berkisar Rp 700 miliar. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi, namun tetap harus dimaksimalkan. Karena paling tidak, saat ini terdapat sekitar 700 kecamatan yang belum memiliki alat cetak (printer).
Kondisi tersebut masih ditambah kenyataan tingginya minat masyarakat melakukan perekaman data. Sementara kemampuan pencetakan di satu daerah maksimal hanya 200 fisik e-KTP per harinya.
BACA JUGA: 5 Alasan Akom Pantas jadi Ketum Golkar, Versi Bamsoet
"Sekarang itu rekamnya di kecamatan banyak, sementara kemampuan ngeprint itu hanya 200 maksimalnya per hari. Sekarang juga ada 700 kecamatan dari pemekaran yang belum punya alat pencetakan (printer,red)," ujar Zudan.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Alamak! Di Kejagung, Status Tersangka Berubah jadi Terduga
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PAN Segera Diadili
Redaktur : Tim Redaksi