JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri membantah telah menyiapkan konsep untuk menggabungkan Kabupaten Kepulauan Natuna di Kepulauan Riau, ke Provinsi Kalimantan BaratBantahan itu sebagai respon atas reaksi yang bergulir di Kepulauan Riau menyusul pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang menganggap Natuna lebih efektif jika bergabung ke Kalimantan Barat (Kalbar).
Juru bicara Kemendagri, Reydonnizar Moenek, menyatakan bahwa dalam Desain Besar Otonomi Daerah (Desertada) 2020-2025, pemerintah sama sekali tidak mengusung rencana untuk menggabungkan Natuna ke Kalbar, serta Pulau Berhala yang masih disengketakan ke Provinsi Jambi
BACA JUGA: Berkas Pasangan Bonaran Dilimpahkan ke Jaksa
Menurut Reydonnizar, Mendagri hanya menyampaikan contoh-contoh tentang opsi dalam Desertada khususnya penyesuaian daerah."Dalam Desertada itu opsi pemekaran, penggabungan dan penyesuaian
BACA JUGA: Hamil Setelah Mimpi Didatangi Kakek
Itu hanya penggambaranDitegaskannya, sampai saat ini koordinasi dan rentang kendali Natuna itu tetap di Provinsi Kepri
BACA JUGA: Penyakit Aneh Jadi Tontonan
Selain itu, lanjut birokrat yang akrab dipanggil dengan nama Doni itu, menggabungkan satu daerah ke daerah lain juga bukan hal mudah."Karena tentu harus ada persetujuan dan pertimbangan matang dari daerahHarus diingat, pembentukan daerah itu kan dengan undang-undangTapi sampai saat ini tidak ada rencana revisi UU untuk menggabungkan Natuna ke Kalbar," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri saat membuka seminar "Diseminasi Desertada" di Jakarta, Rabu (20/4) pekan lalu, menjelaskan, dalam Desertada itu pemerintah juga akan melakukan penyesuaianDengan persetujuan daerah, bisa saja satu kabupaten/kota digabungkan dengan darah lain.
Mendagri mencontohkan wilayah Natuna yang rentang kendalinya jauh dari pusat pemerintahan Kepulauan Riau di Tanjungpinang"Di dalam Desertada, penyesuaian ini sangat besarKalau kita sebut Natuna, dia lebih dekat ke Kalimantan BaratMaka kalau berpikir efektifitas, kalau masyarakat dan Pemdanya setuju, mereka bergabung ke provinsi lain untuk lebih efektifitas," ucap Mendagri.
Dicontohkannya pula tentang Pulau Berhala yang sampai saat ini disengketakan oleh Kepri dan Jambi"Termasuk Pulau Berhala, itu sekarang disengkatakan Jambi dan KepriNah dengan ada Desertada, masyarakat mau bergabung ke mana" Jadi ada ruang supaya penyelenggaraan pemerintahannya lebih efektif dan efisien," cetusnya.
Namun Kemendagri menegaskan, pernyataan Mendagri itu bukanlah satu kebijakan finalMenurut Doni, Mendagri sudah menghubungi Gubernur Kepri, M Sani guna meluruskan masalah itu"Pak Mendagri sudah telpon Pak Gubernur KepriSaya juga sudah bicara dengan Ketua DPRD Kepri, Pak Syafriadi (Nur Syafriadi)Kami tahu masalah Natuna dan Berhala adalah hal sensitifTapi kami tegaskan, sama sekali tidak ada konsep ituWacana pun tidak ada," tandasnya(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekeluarga Tewas Terkubur Tanah Longsor
Redaktur : Tim Redaksi