jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah untuk segera mempercepat penyaluran anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Demikian dikemukakan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan pada Rapat Asistensi Tahapan Pertama terkait Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Senin (15/7).
BACA JUGA: KPU Petakan TPS Khusus Penyintas Gempa dan Likuefaksi
Maurits mengingatkan bahwa anggaran pilkada penting segera disalurkan mengingat urgensi tahapan Pilkada sudah berjalan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran pilkada serentak seharusnya telah selesai disalurkan paling lambat lima bulan sebelum tahapan pemungutan suara.
BACA JUGA: Mantan Ketua PCNU Majalengka: Sudah Saatnya Eman Suherman Jadi Bupati
"Selanjutnya dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah Nomor 900.1.9.1/948/SJ tanggal 21 Februari 2024 agar segera melaporkan (penyaluran pendanaan) paling lambat 10 Juli 2024. Namun, kami berikan tenggang waktu hingga 26 Juli 2024," ujar Maurits.
Dalam kesempatan itu Kemendagri memaparkan perkembangan data terkait penyaluran pendanaan Pilkada Serentak per hari Minggu, 14 Juli 2024.
BACA JUGA: Gambar Irjen Ahmad Luthfi Bertebaran, Teguh Singgung Potensi Pelanggaran
Pertama, sebanyak 541 pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai total Rp 28,73 triliun.
Dari 541 pemda tersebut penyaluran hibah pendanaan Pilkada ke KPUD yang telah terealisasi sebanyak Rp 22,11 triliun.
Jumlah ini terdiri dari 277 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 264 pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Kedua, sebanyak 518 pemda telah menandatangani NPHD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah senilai total Rp 8,61 triliun, sedangkan 23 pemda belum menandatanganinya.
Selanjutnya, 518 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu Daerah senilai Rp 6,31 triliun.
"Dengan perincian 272 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 246 pemda telah merealisasikan, tetapi belum sepenuhnya," kata Maurits.
Ketiga, sebanyak 387 pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp 936,95 miliar, sedangkan 158 pemda belum menandatanganinya.
Adapun 200 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp 567,43 miliar.
Perinciannya sebanyak 173 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 23 pemda telah merealisasikan tetapi belum sepenuhnya.
Keempat, sebanyak 420 pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp 3,00 triliun, sedangkan 125 pemda belum menandatanganinya.
Kemudian, 251 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Polri senilai Rp 1,71 triliun.
"Dengan perincian, 204 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 47 pemda telah merealisasikan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD," kata Maurits.
Berdasarkan data tersebut Maurits mengingatkan pemda memperhatikan pentingnya peran dan dukungan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang akan segera berlangsung.
Pihaknya meminta pemda berkomitmen menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, serta memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan.
"Menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh pemerintah daerah," katanya.
Sebagai informasi, kegiatan ini diselenggarakan dalam dua tahapan. Ada pun tahapan pertama ini melibatkan peserta dari 14 provinsi dan 259 kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa. (Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... PJ Bupati Majalengka Sebut Kemajuan Daerah Tak Lepas Dari Peran Eman Suherman
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang