jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktor Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) menyampaikan data yang mengejutkan.
Pasalnya, per Jumat (12/5), realisasi belanja ABPD hingga 30 April 2023 sebanyak Rp 215,80 triliun atau baru mencapai 16 persen.
BACA JUGA: Kejar Inflasi di Bawah 4 Persen, Mendagri Ungkap Langkah yang Segera Dilakukan Pemerintah
Padahal semestinya pada periode itu realisasi anggaran lebih tinggi dari jumlah tersebut.
“Paling tidak serapan anggaran kita ini sudah mencapai antara 25 sampai 27 persen, hari ini kita baru mencapai 16,86 persen,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Praja Kantor Pusat Kemendagri, Senin (15/5).
BACA JUGA: Inflasi Daerah Terkontrol, Mendagri Bantu Dongkrak Tingginya Approval Jokowi
Menurut Sekjen Suhajar, realisasi yang masih terbilang rendah tersebut menunjukkan masih banyaknya anggaran yang belum dibelanjakan Pemda.
Padahal anggaran tersebut berperan menjadi motor penggerak perekonomian di seluruh Indonesia.
“(Dari) 1.200 triliun APBD artinya setiap bulan harusnya lebih kurang 80 triliun uang berputar di seluruh Indonesia dari APBD, belum lagi APBN, 80 triliun kali empatbulan harusnya 340 triliun, sekarang baru 215 triliun berarti masih ada seratusan triliun yang terlambat,” bebernya.
Untuk itu, Sekjen Suhajar meminta pemda meningkatkan realisasi belanja APBD.
Berdasarkan data Kemendagri, lima daerah dengan realisasi belanja terendah, yakni untuk provinsi di antaranya Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, dan Papua Barat.
Kemudian untuk kabupaten, yakni Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Tanah Laut, Wakatobi, dan Keerom. Sementara untuk kota, yaitu Lubuk Linggau, Sorong, Subulussalam, Surakarta, dan Tebing Tinggi. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi