jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Kemendagri mendorong pemda menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 25 Februari 2022 lalu.
BACA JUGA: LKPP Rilis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Fatoni juga menyampaikan sosialisasi juga masih dilakukan, salah satunya melalui Webinar Series Keuda Update Seri 8.
Dia mengatakan SEB dan webinar bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, mempercepat serapan anggaran, serta memangkas birokrasi, mempermudah pengadaan barang dan jasa.
BACA JUGA: Perpres Baru Jokowi Buka Peluang UMKM Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
“Tentu surat edaran ini akan bisa terlaksana apabila kami semua memahami bagaimana isi surat edaran ini. Kemudian pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pembentukan tim dan juga konsolidasi di internal pemerintah daerah. Kemudian OPD terkait juga melakukan upaya-upaya sesuai dengan tujuan sebagaimana surat edaran,” kata dia dalam siaran pers, Jumat (4/3).
Sementara itu, Plt Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro memaparkan pihaknya telah memastikan produk-produk dalam negeri menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut, kata dia, telah diterbitkan berbagai aturan terkait kebijakan itu.
BACA JUGA: PUPR Teken Kontrak e-Katalog Sektoral, Pengadaan Barang dan Jasa Bisa Lebih Cepat
“Pemerintah berharap semua bahu-membahu dari pusat sampai daerah agar 40 persen potensi pengadaan barang dan jasa itu kami dorong untuk mengupayakan dan memberdayakan produk-produk dalam negeri, yang tentunya penyedianya adalah kawan-kawan kita yang bergerak di UMKM maupun koperasi,” tutur dia.
Suhajar melanjutkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 1.040 triliun, 52 persen di antaranya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Dari angka yang besar tersebut, pemerintah mendorong potensi pengadaan barang/jasa diarahkan minimal 40 persen untuk produk-produk dalam negeri.
Suhajar mengharapkan upaya itu akan menggerakkan serta menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM di seluruh penjuru tanah air.
“Kepala daerah berpihak kepada rakyat yang banyak. Rakyat yang banyak itu ada di UMKM ini di antaranya. Jadi kalau 50 persen lebih dari Rp 1.040 triliun lebih APBD provinsi, kabupaten atau kota itu untuk pengadaan barang dan jasa. Dan 40 persen di antaranya, kami dapat arahkan untuk kawan-kawan kita yang berada pada sektor koperasi, UMKM yang mengolah produk dalam negeri,” tandas dia. (tan/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Fathan Sinaga