jpnn.com - SURABAYA - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Jawa Timur untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, dan program prioritas seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Vasa Hotel, Surabaya.
BACA JUGA: Mantap! Kemendagri Raih Peringkat Pertama Kinerja Anggaran Terbaik 3 Kali Berturut-turut
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, Provinsi Jawa Timur memiliki APBD yang cukup besar dibandingkan provinsi lainnya.
Kabupaten dan kotanya juga termasuk paling banyak di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Karena itu, realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi penting, agar berdampak pada masyarakat.
BACA JUGA: Kemendagri Dorong Pemda Genjot Realisasi Belanja APBD 2023
“Rapat Koordinasi kali ini sangat strategis, agar seluruh daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga bukan hanya mampu merencanakan dan menganggarkan dengan baik, tetapi juga mampu melaksanakan dengan maksimal dan mempertanggungjawabkannya dengan benar," ujarnya.
Fatoni juga memberikan apresiasi pelaksanaan rakor yang rutin digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
BACA JUGA: Hadapi Kecepatan Informasi & Data Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Bangun Literasi Digital
Rakor tersebut juga dapat memberikan motivasi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sekaligus menjadi ajang diskusi yang produktif untuk bertukar informasi dalam menyediakan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi.
Tim Kemendagri turun langsung ke Provinsi Jawa Timur mengingat realisasi belanja APBD 2023 per 1 Mei 2023 baru sebesar 13,43 persen atau berada pada urutan 16 terbawah secara nasional.
Di sisi lain, terdapat sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang realisasi pendapatan dan belanja APBD berada pada posisi terendah.
Fatoni memerinci, kabupaten/kota dengan realisasi APBD yang masih rendah, yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto yang masuk pada kategori 20 kota dengan realisasi belanja terendah secara nasional.
“Kota Kediri menempati urutan ke-6 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 8,66 persen dan Kota Mojokerto menempati urutan ke-15 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 10,75 persen,” ujar Fatoni.
Namun, menurut catatan Kemendagri beberapa prestasi juga pernah dicapai Provinsi Jawa Timur pada 2022.
Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan APBD Award Tahun 2023 dengan kategori realisasi pendapatan APBD tertinggi dan berada di peringkat kelima.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja APBD tahun 2022 Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-10 teratas secara nasional dengan realisasi belanja sebesar 94,02 persen.
"Kami meminta daerah terus mendorong peningkatan PAD agar daerah makin mandiri. Peningkatan PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi," tutur Fatoni.
Dia juga menegaskan bahwa realisasi anggaran perlu dioptimalkan sejak awal tahun.
"Realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor, yaitu uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah akan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun," ujarnya.
"Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan daya saing akan meningkat, serta yang kelima akan menarik investor lebih awal," imbuh Fatoni. (pkdn/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan