jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong program beasiswa mahasiswa Papua ke Amerika Serikat terealisasikan.
Kemendagri juga mendorong kepala daerah di Papua terlibat aktif dalam pembiayaannya.
BACA JUGA: Irjen Kemendagri Minta APIP di Daerah Kawal LPPD
Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Agus Fatoni menyatakan pihaknya beberapa waktu lalu telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan program beasiswa mahasiswa Papua di Amerika Serikat.
Rapat itu dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, pejabat Kemendagri, dan pihak Pemprov Papua.
BACA JUGA: Kemendagri-Kemenag Menyinkronkan NIK dengan Data Jemaah Haji dan Umrah
Rapat koordinasi digelar sebagai tindak lanjut atas informasi yang diterima Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika yang mengabarkan bahwa Pemprov Papua belum membayar beasiswa 21 mahasiswa di Amerika Serikat.
Agus Fatoni mendorong adanya solusi pembiayaan terbaik, terutama untuk program beasiswa bagi mahasiswa Papua pada 2023 mendatang.
BACA JUGA: Kemendagri Akan Sampaikan Masalah Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto dalam Rakortekrenbang
Fatoni membeberkan sejumlah solusi pembiayaan yang dapat dilakukan. Solusi itu di antaranya melalui skema cost sharing atau bantuan keuangan khusus dari dana Otsus kabupaten/kota ke Provinsi Papua.
Alternatif lainnya, bisa melalui mekanisme penghitungan kebutuhan beasiswa yang disepakati gubernur, bupati atau wali kota, yang kemudian diambil dari alokasi masing-masing daerah oleh Kemenkeu.
“Gubernur, bupati, dan wali kota perlu melakukan pembahasan bersama untuk mencari skema pembiayaan beasiswa bagi mahasiswa Papua di 2023,” kata Fatoni dalam siaran pers, Jumat (28/1).
Dalam rapat koordinasi itu, kata Fatoni, hadir secara virtual Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, serta pejabat dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pada pertemuan itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua Ariyoko A,F. Rumaropen menjelaskan keterlambatan pembayaran karena tagihan atau invoice untuk semesternya belum diserahkan pihak kampus kepada Pemprov Papua.
Pemprov Papua telah menganggarkan seluruh beasiswa untuk 2021 dan 2022.
Kepala BPSDM Provinsi Papua juga menyatakan menuturkan untuk sementara waktu tidak membuka rekrutmen baru untuk program beasiswa 2022.
Hal itu karena adanya perubahan formulasi alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021.
Menurut aturan tersebut, alokasi dana Otsus dibagi langsung kepada kabupaten atau kota, sehingga beban pendanaan beasiswa dapat dianggarkan langsung oleh pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Papua. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KORPRI Kemendagri Serahkan Bantuan Untuk Korban Gempa Pandeglang
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Fathan Sinaga