jpnn.com, JAKARTA - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang berkualitas.
Oleh karena itu, Kemendagri tengah menyusun Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang bakal digunakan untuk mengukur kinerja pemda melalui metode pengukuran komposit.
BACA JUGA: Mempercepat Vaksinasi, Mendagri Tito Dorong Kepala Daerah Menerapkan Strategi Ini
Plh Kepala Badan Litbang Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan pihaknya memanfaatkan data yang dihasilkan dari berbagai indeks di kementerian atau lembaga.
Dia menjelaskan nantinya hasil penilaian ITKPD akan digunakan sebagai dasar penyusunan peta pembinaan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BACA JUGA: Anggaran PPPK, Pemerintah Pusat dan Pemda Beda Versi, Guru Honorer Tagih Janji Nadiem
“Hasil tersebut diharapkan dapat diandalkan sebagai basis data dalam pengambilan kebijakan yang terintegrasi secara lintas sektor, guna memacu optimalisasi kinerja pemerintahan daerah menuju pemerintahan yang baik dan bersih,” kata dia saat membuka acara Diskusi Literatur Studi Penyusunan ITKPD di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (8/12).
Eko menambahkan pihaknya juga melibatkan sejumlah pihak, salah satunya lembaga kemitraan (partnership) untuk menghasilkan konsep pengukuran tata kelola pemerintahan daerah yang optimal.
BACA JUGA: Iwan Syahril Minta Pemda Jangan Takut Mengangkat Guru Honorer
“Karena itu, kami meminta masukan dan tanggapan yang komprehensif agar menghasilkan rancangan konsep ITKPD yang lebih ideal,” tambahnya.
Eko menilai sebagai implementasi desentralisasi daerah, pemerintah daerah memiliki peranan untuk mengatur wilayahnya sendiri.
Kewenangan itu, diharapkan dapat dikelola secara efektif dan efisien agar menghasilkan pelayanan publik yang prima.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut.
Dia juga mengapresiasi penerapan ITKPD yang menggunakan metode pengukuran komposit, lantaran hal itu turut mendorong upaya memanfaatkan satu data yang kerap disinggung Presiden Joko Widodo.
Mantan pimpinan KPK itu mengharapkan melalui metode tersebut akan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.
“Semoga data yang dihasilkan dari pengukuran ITKPD juga dapat bermanfaat bagi kementerian atau lembaga, khususnya bagi Kemendagri sendiri,” terangnya. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga