jpnn.com - TOKYO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Jepang.
Pelayanan adminduk dilakukan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jepang.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Bicara Netralitas ASN, Silakan Disimak
Menurut Mendagri Tito Karnavian, perkembangan teknologi digital membuat pelayanan adminduk bisa terwujud hingga di luar negeri.
"Dukcapil sudah punya sistem SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) luar negeri sehingga ruang pelayanan adminduk bisa meliputi selain di di 514 kabupaten/kota, juga di 128 perwakilan Indonesia di luar negeri," ujar Tito dalam keterangannya, Senin (26/9).
BACA JUGA: Kemendagri Bantah Ucapan Andi Arief soal Manuver Utusan Jokowi
Mendagri juga mengatakan pelayanan yang diberikan mempermudah WNI mencatatkan kependudukannya yang saat ini masih belum terdaftar.
“Ini untuk mempermudah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, diaspora Indonesia itu kan banyak, di Malaysia, Saudi, Amerika, termasuk Jepang untuk menghubungkan pencatatan kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dengan kedutaan-kedutaan,” kata dia.
BACA JUGA: Orangnya Tito Karnavian Berkomunikasi dengan Andi Arief soal Utusan Presiden, Ini yang Terjadi
Kegiatan jemput bola pelayanan adminduk dilaksanakan di Tokyo dan Sapporo sejak 23-30 September 2022.
Kegiatan tersebut dimulai di Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) yang menyediakan empat jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanan (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA) bagi WNI.
Para orang tua siswa, guru dan para penduduk di wilayah Tokyo datang ke SRIT untuk diberikan pelayanan adminduk seperti rekam biometrik, cetak KK (kartu keluarga).
Mereka juga diberikan NIT dan diberikan identitas kependudukan digital (IKD)
Dalam kesempatan itu, Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi mengatakan kebanyakan WNI di Jepang, khususnya di Tokyo, melanjutkan studi perguruan tinggi selain bekerja.
"Jadi, anak-anak ketika di Indonesia belum punya KTP sekarang sudah harus punya."
"Bisa rekam biometrik dan dibuatkan IKD di sini. Pelayanannya pun sudah online, cepat dan gratis," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pelayanan adminduk bagi WNI di luar negeri merupakan tindak lanjut amanat PP Nomor 40/2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006 tentang Adminduk Jo UU Nomor 24/2013 tentang Perubahan UU Nomor 23/2006 tentang Adminduk.
"Dengan jemput bola ini terjadi sinkronisasi data penduduk di luar negeri antara Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi)," ucapnya.
Zudan juga menyatakan sinkronisasi dilakukan demi terwujudnya satu data kependudukan dan memudahkan mendapat pelayanan publik.
Tak hanya itu, dengan skema ini WNI di luar negeri dapat melakukan pelaporan diri, pelayanan adminduk dan pengaduan melalui Portal Peduli WNI.
“Layanan adminduk hari pertama di SRIT memberikan 57 pelayanan, terdiri dari 27 perekaman biometrik untuk rekam KTP elektronik, 14 cetak kartu keluarga, pembuatan akta lahir sebanyak 6 dan pembuatan IKD sebanyak 10," kata Zudan Arif Fakrulloh. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang