jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga membantah pernyataan Ketua Bappilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief soal manuver utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi kursi Wagub Papua.
Caranya, kata Andi Arief, utusan Jokowi hendak bertemu PD agar mendapat kursi Wagub Papua sebelum penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe.
BACA JUGA: Tanggapi Cuitan Andi Arief soal Kasus Lukas Enembe, Junimart Girsang: Opini Sesat
"Tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Provinsi Papua," kata Kastorius dalam keterangan persnya, Sabtu (24/9).
Dia mengatakan Kemendagri langsung berkomunikasi dengan Andi Arief seusai mengungkap manuver utusan Jokowi demi kursi Wagub Papua.
BACA JUGA: Andi Arief: Utusan Jokowi Mau Bertemu Elite Demokrat Sebelum Lukas Enembe Jadi Tersangka
"Secara jelas, Saudara Andi Arief telah meralat pernyataannya dengan mengatakan bahwa yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu, bukan utusan resmi Presiden Jokowi," ungkap Kastorius.
Sebelumnya, Andi Arief menyebut seorang utusan Presiden Jokowi pengin bertemu elite parpol PD sebelum KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka.
BACA JUGA: Junimart PDIP Sebut Andi Arief Frustrasi dan Beropini Sesat
Namun, kata Andi Arief, elite PD menolak keinginan utusan istana sehingga pertemuan gagal terlaksana.
"Kami menolak memenuhi permintaan," kata aktivis 1988 itu melalui tulisan di Twitter, Jumat (23/9).
JPNN telah memperoleh izin dari Andi Arief untuk memuat tulisan di akun @Andiarief sebagai pemberitaan.
Andi Arief menyebut utusan dari Jokowi berkeinginan posisi Wagub Papua diisi oleh sosok yang disebut orangnya Jokowi, yakni Paulus Waterpauw.
Diketahui, posisi Wagub Papua memang kosong setelah meninggalnya Klemen Tinal pada Jumat, 21 Mei 2021.
Menurut Andi Arief, ada unsur ancaman ketika istana bermanuver memasukkan Paulus Waterpauw menjadi Wagub Papua pendamping Lukas Enembe.
Walakin, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu tidak memerinci ancaman yang dimaksudkan.
"Jadi, yang jelas, permintaan posisi Wagub yang kosong dan disertai ancaman hukum saat itu memang mengatasnamakan presiden yang dilakukan oknum-oknum partai tertentu," kata Andi Arief. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Aristo Setiawan