Kemendagri Makin Percaya Diri Pelototi Keuangan Daerah

JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) merasa semakin percaya diri dalam hal pembinaan pengelolaan keuangan daerahMenyusul keluarnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kemendagri Tahun  Anggaran 2010, kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu merasa tak canggung lagi membina keuangan daerah yang masih acak-acakan.

Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni kepada wartawan di Kemendagri, Rabu (8/6), menyatakan bahwa predikat WTP itu bukan hanya menyangkut persoalan akuntansi saja

BACA JUGA: Penyuplai Senjata Kelompok Palu Dibekuk

Menurut Diah, Kemendagri memiliki 957 satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia, termasuk 22 satker yang ada di kantor pusat kemendagri

"Satuan kerja kita ini terbesar

BACA JUGA: Panda Sebut Jaksa Pakai Kaca Mata Kuda

Kalau opininya disclaimer (BPK tidak memberikan pendapat), akan kelihatan kinerjanyaJadi ini bukan persoalan akuntansi saja tapi juga kinerja," ujar Diah.

Dirincikannya, Kemendagri yang mendapat anggaran Rp 13,58 triliun dari APBN 2010 tercatat dalam 10 besar kementrian penerima anggaran paling banyak dari APBN

BACA JUGA: Polisi Ongkosi Operasi Payudara Malinda

Berdasar hasil audit BPK tahun 2010, dari 10 kementrian itu hanya terdapat dua kementrian yang mendapat predikat WTP "Salah satunya adalah Kemendagri," ucap Diah.

Lebih lanjut Diah menjelaskan bahwa sebelum 2009, selama empat tahun berturut-turut Kemendagri selalu mendapat predikat disclaimerUntuk audit BPK tahun 2009, Kemendagri mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)Sedangkan WTP baru diraih untuk laporan keuangan tahun 2010.

Diah mengakui, Mendagri Gamawan Fauzi memang wanti-wanti agar Kemendagri bisa mendapat opini WTP dari BPKDiungkapkannya, pertanyaan yang pertama kali dari Gamawan Fauzi ketika ditunjuk sebagai Mendagri pada 22 Oktober 2009 adalah perihal opini BPK tentang laporan keuangan Kemendagri"Pak Mendagri berprinsip, isntansi yang membina harus lebih baik dan lebih tertib dari yang dibina," ucap Diah.

Karenanya di tengah masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, Kemendagri menganggap opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemenagri tahun 2010 itu sebagai suatu prestasi yang bisa dicontoh daerah"Jadi kami nggak canggung membina kabupaten/kotaBagaimanapun kami pembina dan pengawasan keuangan daerah," tandasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Dampingi Sulsel dan Sulut Berantas Korupsi