jpnn.com - SUMEDANG- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mengoptimalkan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, upaya tersebut dilakukan Kemendagri bersama dengan Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI.
BACA JUGA: Tekan Angka Stunting, BSKDN Bangun Kolaborasi Riset dengan Tanoto Foundation
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan hal tersebut saat mewakili Mendagri Tito Karnavian memberi sambutan dalam acara LAPOR Goes To Campus (LGTC) di Balairung Rudini Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinagor, Sumedang, pada Rabu (23/8).
Yusharto mengatakan, pemerintah tidak bisa menempatkan masyarakat secara pasif hanya sebagai penerima pelayanan, tetapi juga melibatkannya secara aktif dalam proses pelayanan publik.
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Melakukan Pengukuran IKKD, Penetapan Kada Terbaik pada 2025
Dikatakan, pengaduan berupa kritik ataupun masukan dari masyarakat dibutuhkan untuk mengetahui apakah kebijakan atau pelayanan publik yang diberikan pemerintah sudah sejalan dengan kebutuhan atau harapan masyarakat.
Saat ini, kata Yusharto, masih banyak masyarakat yang takut untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum atau pun melalui kanal pengaduan.
BACA JUGA: Realisasi Anggaran Meningkat, Kepala BSKDN: Prioritaskan Kegiatan Berbasis Kepentingan Masyarakat
Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia pada September 2020 mendapati ada 69,6 persen responden yang merasa takut untuk menyampaikan pendapat dan kritik.
Menurut Yusharto, hal tersebut perlu direspons dengan menyediakan pengelolaan pengaduan yang tepat salah satunya melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.
"Melalui aplikasi LAPOR! masyarakat kita berikan akses seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, kritik, aduan atau permintaan informasi yang bersifat pelayanan publik," kata Yusharto.
Yusharto mengatakan, Kemendagri sebagai kordinator, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) telah mengirimkan Surat Edaran Mendagri No. 000.9.3.4/3310/SJ kepada seluruh gubernur pada 26 Juni 2023.
Surat tersebut menjelaskan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! oleh Pemda Tahun 2022.
Melalui surat tersebut, Kemendagri meminta kepada seluruh Pemda agar segera menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
"Bagi pemerintah daerah segera tindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat, tepat, dan tuntas."
Yusharto juga mengatakan, Kemendagri akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh Pemda agar turut mendukung pengelolaan SP4N-LAPOR!.
Hal ini diperlukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dia juga mengajak seluruh praja IPDN untuk turut mendukung program pemerintah tersebut.
"Melalui kegiatan LAPOR! Goes To Campus ini yang melibatkan para praja atau mahasiswa ini diharapkan mampu membawa arah perubahan dalam pembangunan bangsa, hal ini juga yang akan menunjukkan peran pemuda untuk terus berbenah dan menyiapkan diri dalam mendukung program pemerintahan," pungkas Yusharto Huntoyungo. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu