jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau jajaranya untuk tetap memprioritaskan kegiatan berbasis kepentingan masyarakat. Hal itu sejalan dengan realisasi anggaran yang terus meningkat.
Yusharto menyebutkan per Selasa 1 Agustus 2023, realisasi anggaran BSKDN menempati posisi ketiga dari sebelas komponen Kemendagri dengan capaian 60,6 persen dari total anggaran sebesar Rp 53 miliar.
BACA JUGA: Inilah Alasan BSKDN Kemendagri Menambah Indikator Rancang Bangun ITKPD
Dia berharap realisasi tersebut dapat terus meningkat hingga akhir tahun nanti.
"Ritmenya perlu kita pertahankan Bapak/Ibu sekalian sampai akhir tahun, kalau berdasarkan lampiran 3 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak/Ibu karena sudah memenuhi atau kinerjanya boleh dikatakan lebih baik dibandingkan tahun anggaran sebelumnya," ujar Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran BSKDN Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Aula BSKDN pada Selasa (1/8).
BACA JUGA: Kepala BSKDN Kemendagri Sebut ITKPD Akan Jadi Penguatan Arah Kebijakan
Selain memperhatikan realisasi anggaran, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengimbau jajarannya untuk memastikan kegiatan BSKDN memiliki nilai kebermanfaatan yang jelas untuk masyarakat luas.
"Yang berikutnya, yang berkaitan dengan kinerja, jumlah uang yang dipercayakan pada kita (BSKDN) sebesar 53 miliar ini harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk kegiatan yang benar-benar kita bisa deliver kepada penerima manfaat dari keberadaan BSKDN," ujarnya.
BACA JUGA: Kepala BSKDN Kemendagri Minta Metodologi ITKPD Diperkuat
Yusharto menyampaikan pihaknya terus berupaya meningkatkan realiasi kegiatan kerja sama dengan sejumlah pihak. Misalnya kerja sama BSKDN dengan United States Agency for International Development (USAID) dengan program melingkupi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) yang ditargetkan selesai pada Agustus 2023.
Kerja sama tersebut terkait pengembangan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang merupakan indeks komposit untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kami yakin dengan manajemen berikut kepemimpinan yang ada saat ini, saya yakin kegiatan ini (penyempurnaan ITKPD) dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.”
“Tetap dipantau terus, realisasi akhirnya seperti apa lalu begitu kita akan terima sebagai hasil pekerjaan tahu 2023, diskusikan pada bagian perencanaan (terkait) tindak lanjut di tahun 2024 nanti," tegas Yusharto Huntoyungo. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu