jpnn.com, MANADO - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan tujuh arahan penting untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Arahan yang disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh itu merupakan fokus Kementerian Dalam Negeri berlandaskan komitmen untuk memajukan layanan kependudukan dan catatan sipil tiap daerah.
BACA JUGA: Mendagri Tito Minta Pemda Mengintensifkan Pengendalian Inflasi di Tengah Ketidakpastian Global
Arahan itu dibacakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Indonesia di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (8/2) malam.
Kegiatan bertema Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024 itu adalah rakornas untuk menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran dukcapil dari pusat hingga ke daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Elite Golkar dan PKS Berkomitmen Mengawal Pemilu 2024 Tepat Waktu
"Mendagri juga meminta tidak ada pungli, permudah pelayanan, perbaiki sumber daya manusia, mentalitas, integritas dan kompetensi, salah satunya mengembangkan talent digital, ciptakan iklim yang kompetitif dengan memberikan reward dan punishment," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh saat membacakan arahan Menteri Tito.
Ketujuh arahan tersebut untuk pembenahan seluruh sistem agar data yang dihasilkan akurat, pempermudah masyarakat mendapatkan layanan pendukcapilan, penggunaan data dukcapil untuk perencanaan pembangunan dan mengeksekusi program-program pemerintahan.
BACA JUGA: Kinerja Ditjen Dukcapil Luar Biasa, Prof Zudan Sebut Nama Mbak Ningrum & Mbak Diana
Rakornas juga diharapkan bisa mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya.
"Jadi kami kumpulkan seluruh kepala dinas dukcapil beserta sekretaris dinas dan kepala bidang di seluruh Indonesia. Kami lakukan konsolidasi secara menyeluruh," ujar Zudan kepada wartawan usai pembukaan rakornas.
Menurut Zudan, sasaran dukcapil bukan sekadar berkontemplasi menjelang Pemilu 2024, tetapi untuk pengumpulan data yang lebih akurat.
"Dalam rangka bantuan sosial, untuk integrasi data, untuk pendidikan beasiswa dan seterusnya. Khusus untuk pemilu kita akan turun jemput bola secara lebih masif, ke lembaga pemasyarakatan, kelompok disabilitas, untuk penduduk rentan, kemudian kita datang ke pulau terluar dan masyarakat adat. Setahun ini bergerak bareng jemput bola," kata dia.
Rakornas Dukcapil tahun ini sengaja dikaitkan dengan tema digitalisasi.
Sebab, ke depan dunia global mengalami krisis multi dimensi atau the perfect storm, seperti inflasi yang tinggi, kontraksi ekonomi menuju pada resesi, situasi geopolitik yang tidak pasti seiring dengan terjadinya perang Ukraina-Rusia.
Di lain pihak, sedang terjadi 10 tren global sampai tahun 2045 yang sering disebut mega trend 2045. Perubahan itu berlangsung mendadak dan belum diketahui skala waktunya.
Mewaspadai kondisi global itu, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah-langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional dibarengi dengan penguatan birokrasi yang berkarakter dan kebijakan yang berdampak.
Langkah ini perlukan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan, seperti kompleksitas permasalahan publik, transformasi digital, kebijakan berbasis data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan pemerintah, pergeseran budaya dan orientasi kewilayahan.
Menurut Zudan, pada 2024 masyarakat Indonesia bakal dihadapkan pada pemilu untuk menentukan masa depan.
Meski tidak secara langsung berkaitan dengan tugas, aparat dukcapil perlu mengambil bagian untuk menekan dampak resesi global dan menyukseskan penyelenggaran Pemilu 2024 sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh konstitusi.
Rakornas akan berlangsung sampai Jumat, 10 Februari 2023.
Hari ini, rakornas menghadirkan narasumber Ketua Komisi II DPR, Komisioner KPU Betty Idrus, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pakar kebijakan publik Agus Bambagio.
Selain itu, hadir juga pakar kebijakan administrasi kependudukan, para pencetus inovasi layanan administrasi kependudukan tanda tangan elektronik dan kartu identitas anak, dan pejabat eselon II lingkup Ditjen Dukcapil.
Usai pembukaan rakornas semalam dilanjutkan penandatanganan secara simbolik perjanjian kinerja.
Ini merupakan janji para kepala dinas dukcapil dengan Dirjen Dukcapil untuk mencapai target yang ditetapkan pada 2023.
Pada rakornas ini juga akan diserahkan penghargaan Dukcapil Tahun 2023 kepada 29 penerima penghargaan dengan tujuh kategori, yakni Dukcapil Bisa Skala Nasional, Dukcapil Bisa di Papua, Dukcapil Hebat, Dukcapil Selaras, Mitra Dukcapil, Dukcapil Cerdas, dan Dukcapil Kolaboratif. (flo/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Natalia