jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Sinkroninasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Program Kegiatan Penanganan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap penanganan Banjir di Jabodetabek.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo di Ruang Sidang Utama Gedung A Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/1).
BACA JUGA: Warga Jakarta Layak Tuntut Anies untuk Ganti Kerugian Akibat Banjir
"Terkait dengan banjir dan pasca banjir di daerah baik di DKI, Tangerang, Bekasi, Lebak, maka Kemendagri melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkroninasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran," kata Hadi.
Hadi menjelaskan, rapat tersebut menyepakati tiga poin krusial yakni penanganan pasca-banjir, antisipasi banjir, dan program jangka pendek dan menengah dalam kaitannya dengan anggaran Tahun 2020.
BACA JUGA: Ketua Fraksi PKS DPR Serahkan Gaji untuk Korban Banjir Banten
"Kita sepakati bahwa terkait dengan banjir ke depan kita ada tiga hal. Yang pertama pasca-bencana kita penanganan tanggap darurat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam memberikan bantuan. Kedua, tentunya antisipasi banjir mendatang karena musim hujannya kan belum selesai, ini keterpaduan dari Pemda dan Kementerian/Lembaga akan segera menyikapi secara terpadu. Ketiga, kaitannya dengan program jangka pendek dan menengah khususnya dalam penganggaran APBD 2020," jelasnya.
Hadi mengatakan, persoalan bencana alam seperti banjir tak dapat diselesaikan secara parsial, perlu melibatkan seluruh stakeholder baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
BACA JUGA: Ketua KPU: Wahyu Dikeluarkan dari Pesawat
"Penanganan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial, ini harus komprehensif meliputi Pemerintah Pusat, Pemda, dan dibentuk sebagai suatu sistem, tidak bisa kita sepotong-sepotong," ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Suharti, serta Pj. Sekda Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad. (rl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo