jpnn.com - JAKARTA – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) jauh hari sudah melakukan pemantauan terhadap potensi-potensi konflik pilkada serentak di 260 daerah, yang pemungutan suaranya digelar 9 Desember 2015.
Dirjen Polpum Kemendagri Mayjen Soedarmo menjelaskan, pemetaan potensi konflik berdasarkan pada 13 indikator. Antara lain netralitas PNS, politik uang, geografis, kesiapan anggaran, primordialisme, jumlah calon kada-wakada yang maju hanya dua pasangan, distribusi logistik, dan beberapa indikator lainnya.
BACA JUGA: Kemdagri Terjunkan Tim ke 269 Daerah
Semakin banyak daerah memiliki jenis indikator itu, maka potensi konfliknya semakin tinggi. Misalnya, satu daerah hanya punya dua pasangan calon yang punya latar belakang primordial berbeda.
“Potensi konfliknya tinggi jika hanya dua pasang calon, ditambah perbedaan primordialisme, karena massa pendukung cenderung mengerucut pada dua kelompok yang potensial berhadap-hadapan,” terang Soedarmo.
BACA JUGA: 10 Capim KPK Mulai Diuji DPR
Nah, untuk mencegah agar tidak terjadi konflik, Kemendagri akan mengirimkan tim pemantau pada H-2 hingga H+2. “Selama lima hari tim disebar ke kabupaten/kota dan provinsi yang menggelar pilkada, untuk melakukan pemantauan langsung,” ujar mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung membenarkan , pihaknya akan menerjunkan tim ke 269 daerah.
BACA JUGA: SAH! PDIP Optimistis Soerya-Ansar Bisa Bawa Kepri Lebih Baik
Tim ini, menurutnya, bukan berperan sebagai pengawas pilkada. Namun dikhususkan mengawasi Pemda setempat dalam menyiapkan Pilkada serentak.
“Bedakan, (dengan pemantau lainnya) kami ini bukan penyelenggara, bukan pemantau pemilu, kita ini fungsinya fasilitasi pemerintah,” ujar Yuswandi, Jumat (4/12).
Ia menekankan ada empat hal yang menjadi pedoman wajib tim. Yaitu masalah anggaran pilkada, distribusi logistik ke daerah, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilu serta netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Selain itu juga mengecek Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU,” ujarnya. Tim rencananya akan diberangkatkan Senin (7/12) hingga Jumat (11/12). (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antisipasi Pilkada Dua Putaran, KPU DKI Minta Anggaran Besar
Redaktur : Tim Redaksi