jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menanggapi temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi proses pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.
Kemendagri bahkan datang langsung ke kantor Ombudsman sebelum 30 hari sesuai waktu yang ditentukan dalam keputusan laporan akhir Ombudsman beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Kemendagri Berencana Meresmikan 3 DOB Papua Sekaligus
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengapresiasi sikap Kemendagri tersebut.
“Apresiasi atas kedatangan Sekjen Kemendagri beserta tim yang menyerahkan surat tanggapan tentang temuan Ombudsman," ujar Mokhammad Najih, Jakarta, Jumat (5/8).
BACA JUGA: Ombudsman Temukan Tindak Maladministrasi dalam Penunjukan Pj Kepala Daerah
Dalam laporannya Ombudsman RI sebelumnya menemukan tiga hal maladministrasi yang dilakukan Kemendagri.
Namun Kepala Pusat Penerangan Kemendagri (Kapuspen) Benni Irawan sebelumnya membantah pihaknya melakukan maladministrasi.
BACA JUGA: Ombudsman RI Minta Sosialisasi MyPertamina Dilakukan Secara Masif
Baik berupa penundaan berlarut terhadap permintaan informasi pelapor, penyimpangan prosedur penunjukan penjabat kepala daerah, maupun pengabaian kewajiban hukum atas putusan MK sebagaimana temuan Ombudsman RI.
Beni juga mengatakan Kemendagri tidak akan meninjau kembali pengangkatan penjabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI aktif, khususnya Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.
Sementara itu, mengenai putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Benni menuturkan Kemendagri justru sepakat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut untuk membuat peraturan pelaksana terkait proses pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja, hingga pemberhentian penjabat kepala daerah.
Menurut dia Kemendagri sata ini sedang menyusun peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
"Penyusunan peraturan pelaksana itu masih berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak, dan dilakukan secara cermat agar produk hukum yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yang telah disuarakan," kata Benni.
Benni lebih lanjut juga mengatakan , Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutus Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro beserta jajaran untuk memberikan jawaban tertulis atas Laporan Akhir Ombudsman RI yang menyebutkan adanya tiga maladministrasi dalam proses pemilihan Penjabat Kepala Daerah. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang