jpnn.com, TUBAN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengadakan kunjungan bersama ke Desa Pandanagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu (24/10).
Gus Menteri -panggilan Mendes PDTT dan Menaker Ida hadir di desa itu untuk meluncurkan program kolaborasi Kemendes PDTT dan Kemenaker, yakni Program Jaring Pengamanan Sosial Sanitasi Lingkungan.
BACA JUGA: Tingkatkan Kesehatan Warga Desa, Gus Menteri Sambangi Tuban
Program ini diberikan dalam bentuk pembangunan 1.000 sanitasi berupa sarana air bersih dan MCK (mandi, cuci, kakus) di desa-desa melalui program padat karya infrastruktur.
Selain melakukan peletakan batu pertama pembangunan sanitasi tersebut, kedua menteri ini juga menyerahkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara simbolis kepada empat orang perwakilan penerima bantuan. Termasuk dari Kabupaten Lamongan dan Gresik.
BACA JUGA: Saran Kapitra untuk Jokowi Agar Jumlah Korban Tidak Bertambah Lagi
Program ini bertujuan membangun sanitasi air bersih dan MCK untuk meningkatkan aspek kebersihan kesehatan dan kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di pedesaan.
Gus Menteri dalam sambutannya bersyukur dengan adanya program Padat Karya Tunai Produktif yang diberikan oleh Menaker ke warga desa. Bantuan ini bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
BACA JUGA: Gus Nur Sudah di Tangan Polisi, Semoga Warga NU Tak Emosi Lagi
"Saya sampaikan terima kasih atas bantuan ini," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Dia menyampaikan bahwa kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemnaker ini merupakan wujud integrasi pembangunan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Gus Menteri juga menceritakan ketika ada tawaran untuk program JPS Sanitasi Lingkungan dari Kemnaker, dia langsung mengamini karena ini demi kepentingan masyarakat di desa-desa.
"Kami siap karena punya 74.953 desa yang siap menerima bantuan untuk warganya. Desa sehat maka tenaga kerja juga sehat," kata mantan ketua DPRD Jawa Timur ini.
Karena itu, Lurah Santri ini mewakili masyarakat desa menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Kemenaker, dan berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut.
Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kolaborasi yang dibutuhkan dalam pandemi Covid-19 ini.
Sebelum vaksin Covid-19 ditemukan, maka segala cara dan upaya dilakukan pemerintah dengan mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk penanganan kesehatan, dan dampak dari Covid-19. Di antaranya melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Dia memastikan pemerintah pusat bekerja keras dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk menangani pandemi.
"Dari sisi ekonomi, akibat dari pandemi ini pengangguran kita naik padahal sudah diturunkan hingga 6,9 juta," kata Menaker Ida.
Menurut data Kemenaker, jumlah pekerja yang mengalami PHK dan kehilangan pekerjaan mencapai 2,1 juta pekerja. Angka itu yang terdata by name dan by address. Tetapi yang tidak terdata diperkirakan jumlahnya sekitar 3,5 juta pekerja.
Pemerintah, kata Ida, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja, terutama bagi mereka yang kena PHK dan dirumahkan.
Sementara itu, bagi pekerja dan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, Kemenaker mengalokasikan bantuan dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp 37,7 triliun untuk 15,7 juta pekerja.
Program JPS ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Kemenaker alokasikan Rp 500 miliar untuk program padat karya produktif termasuk sanitasi lingkungan dan pengadaan air bersih.
"Agar bantuan ini tepat sasaran maka kami kolaborasi dengan Kemendes PDTT karena yang mengetahui desa yanh butuhkan program ini," ucap Ida yang juga mantan legislator Senayan.(*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam