jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, hampir semua hajat atau program kementerian/lembaga ada di desa.
Ini karena lebih dari 200 juta jiwa atau sekitar 73 persen penduduk Indonesia berada di desa.
BACA JUGA: Ditjen Bina Pemdes Senang Kapasitas Aparatur Desa Meningkat Seusai Pelatihan P3PD
“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, Bangun desa membangun Indonesia, mengurus desa mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” kata Mendes PDT Yandri Susanto saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di kantor Kemenko PM, Rabu (6/11/2024).
Yandri Susanto didampingi Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria.
BACA JUGA: 4 Tahun P3PD Berhasil Melahirkan Aparatur Desa Kreatif dan Inovatif
Sebagaimana diketahui, sebagai upaya untuk membangun desa, pemerintah RI bekerjasama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Kemendes PDT bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia (dulu KemenkoPMK) ditunjuk pemerintah RI untuk menjalankan program ini.
BACA JUGA: P3PD Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Desa, Dukung Visi Indonesia Emas 2045
Yandri juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan desa.
Ia akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada Kementerian/lembaga terkait agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.
Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menilai, rakor ini penting dilakukan untuk mensinergikan dan menyelaraskan program ke depan, utamanya yang ada di desa dan daerah tertinggal.
Muhaimin mengatakan, dalam konteks pembangunan desa dan daerah tertinggal, Peraturan Presiden memerintahkan Menko agar ada satu deputi khusus yang menangani desa dan pembangunan daerah tertinggal.
“Nah, kenapa Kementerian ini dibangun dalam satu koordinasi, karena diharapkan pemberdayaan ini satu tarikan nafas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa. Sumber upaya untuk mendongkrak pemberdayaan adalah desa,” ujar Muhaimin.
Ia menambahkan, dengan kucuran dana desa Rp 71 triliun maka pembangunan desa tahun 2025 desa diharapkan bisa menjadi supplier utama dalam program makan bergizi gratis.
Menurut Muhaimin, program makan bergizi gratis akan melibatkan Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, Ekonomi Kreatif, UMKM dan lainnya.
“Bersinergi dengan UMKM, Koperasi serta BUMDes. Ini yang harus dikoordinasikan, di mana BUMDesnya, di mana UMKMnya, di mana Koperasinya. Harus ada sinergitas yang baik antar Kementerian/Lembaga,” ungkap Muhaimin.
Menanggapi makan bergizi gratis, Mendes PDT berkomitmen agar desa tidak hanya jadi penonton dalam program tersebut.
Menurutnya, 20 persen dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Sehingga desa akan terlibat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.
“Nanti akan kami buat aturan, supaya bisa dikelola oleh profesional dan BUMDes. Jadi modal yang ditransfer langsung ke desa itu kalau bisa kita jadikan modal di BUMDes. Nanti mereka memproduksi, kemudian bisa menyerap tenaga kerja dan bisa banyak manfaatnya,” ujarnya. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu