Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeklaim angka keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) turun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Abdul Halim Iskandar mengatakan, penurunan terjadi karena muncul program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BACA JUGA: Polisi Bongkar Penyelundupan Sabu-Sabu dari Aceh, Tak Disangka, Pengendalinya Ternyata Ustaz ME

“Jumlah KPM mengalami penurunan dari delapan juta di tahun 2020 menjadi empat juta di tahun 2021,” ujar pria yang karib disapa Gus Menteri dalam konferensj pers virtual, Kamis (3/6).

Gus Menteri menerangkan, sebanyak 1,3 juta KPM masuk ke data Kementerian Sosial setelah data tersebut dikirim dan dilakukan transformasi. Selebihnya maka sudah tidak berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BACA JUGA: Tamrin Akhirnya Ditangkap di Jakarta Timur, Terima Kasih, Pak Polisi

"Sesuai pendataan di desa, mereka sudah tidak layak menerima BLT. Kami cek di lapangan, mereka sudah mendapatkan penghasilan sebagai pegawai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)," tambah Gus Menteri.

Dia mengatakan bahwa BUMDes ambil bagian dalam menurunkan angka KPM. “Adapun berapa wilayah yang jumlah KPM turun karena BUMDes antara lain di Kalimantan Timur, Wonogiri, Klaten, dan Prambanan,” kata Gus Menteri.

BACA JUGA: Kantong Keresek Ditemukan di Toilet SPBU, Begitu Diperiksa, Isinya Mengejutkan

Gus Menteri menambahkan, pihaknya terus berusaha agar BUMDes menjadi ikon pemulihan perekonomian di desa baik untuk industri, desa wisata, dan berbagai kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

BACA JUGA: Booking Cewek Cantik Lewat Aplikasi MiChat, Tak Disangka, yang Datang Malah Waria Ganas

“Terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti ini,” pungkas Gus Menteri. (cuy/jpnn)