jpnn.com - JAKARTA - Pelajar kelas 3 sekolah menengah pertama (SMP) sudah bisa bernafas lega. Pasalnya, gonjang-ganjing mengenai mundurnya ujian nasional (UNAS) tingkat SMP telah dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemarin. Kemendikbud memastikan UNAS SMP akan berjalan sesuai dengan jadwal.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar. Haryono mengatakan, UNAS akan tetap mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014 mendatang. "Enggak kok, enggak ditunda," katanya pada Jawa Pos, Rabu (30/04).
BACA JUGA: TPG Tak Juga Cair, PGRI Lapor Ombudsman
Kabar mundurnya UNAS SMP muncul setelah berhembus isu penarikan soal untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Soal ujian hari pertama itu ditarik kembali karena diduga terdapat nama gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kembali pada soal UNAS tersebut.
Penarikan yang dilakukan seminggu sebelum ujian dimulai membuat beberapa pihak memperkirakan soal tidak akan siap untuk diluncurkan sebelum UNAS.
BACA JUGA: Dana Guru Bantu Belum Bisa Dicairkan
Haryono sendiri mengakui perihal penarikan soal tersebut dibeberapa daerah. Meski tidak mengetahui daerah mana saja yang ditarik soalnya, Haryono mengatakan bahwa aduan terkait nama tokoh tersebut sama seperti kasus UNAS SMA. Yaitu daerah daerah Bali dan Tarakan, Kalimantan Tengah.
Kendati mengaku tidak tahu nama tokoh yang muncul, pernyataan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terkait sama dengan kasus UNAS SMA disinyalir ditujukan pada nama tokoh Jokowi.
BACA JUGA: Lulusan IPDN jadi PNS, Lulusan STIP Bergaji Dolar
"Karena cukup banyak (soal dengan nama tokoh) akhirnya ditarik dan segera diganti, karena khawatir akan menimbulkan polemik kembali," tandasnya.
Untuk saat ini, Haryono memastikan penarikan dan pergantian soal telah selesai dilakukan. Ia juga menyebutkan bahwa distribusi soal sudah kembali dilakukan ke seluruh daerah di Indonesia.
"Tapi saya belum tahu apakah sudah di kabupaten/ kota, tapi kalau untuk yang jauh pasti sudah ya. Namun untuk yang dekat biasanya H-2 baru dikirim oleh provinsi ke kabupaten/kota," katanya.
Adanya penarikan dan pergantian soal ini diakuinya telah menelan biaya kembali. Pihaknya telah melakukan pengawasan dan dipastikan biaya tersebut tidak terlalu besar, karena hanya mengganti dua lembar soal ujian saja.
Meski begitu, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan terkait biaya, Haryono telah meminta untuk dibuat kembali revisi anggaran penyelenggaraan UNAS. "Pasti adalah pembengkakan, ada biaya tambahan. Meski sedikit kami telah minta untuk dibuat revisinya agar jelas," ungkapnya.
Perihal keteledoran mengenai munculnya kembali nama Jokowi dalam soal UNAS kali ini, Kemendikbud berencana untuk melakukan investigasi dalam waktu dekat. Investigasi akan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Musliar Kasim, bersama para eselon I Kemendikbud.
Meski mengaku heran pada susunan panitia investigasi, Haryono mengeapresiasi hal tersebut karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. "Gak tau kapan (dimulai investigasi). Tapi heran juga, ada inspektorat tapi kenapa yang turun malah eselon satu," tuturnya. (mia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penggantian Naskah Berbau Jokowi Bikin Biaya UN Bengkak
Redaktur : Tim Redaksi