jpnn.com - JAKARTA - Setiap penyelenggaraan ujian nasional (unas) rampung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selalu melakukan evaluasi. Diantaranya adalah menganalisa daerah-daerah dengan potensi kecurangan tertinggi. Daerah-daerah itu masuk kategori hitam dalam penyelenggaraan unas.
Sayangnya sejak beberapa tahun terakhir, Kemendikbud menutup rapat akses informasi daerah-daerah hitam itu. Salah satu daerah yang pernah dicap hitam adalah Provinsi Bali. Meskipun nilai rata-rata siswa peserta unas di Bali tinggi-tinggi, tetapi kualitasnya diragukan. Pasalnya itu tadi, Bali masuk kategori daerah hitam.
BACA JUGA: Soal Ujian Nasional Mulai Disortir
Saat ditemui di kantornya kemarin, Mendikbud Mohammad Nuh tetap merahasiakan daerah-daerah hitam itu.
"Intinya kami tetap menetapkan adanya daerah hitam, abu-abu, putih, dan lainnya," kata mantan rektor ITS itu. Tetapi dia menegaskan bahwa data itu merupakan konsumsi kementerian dan jajaran pemda saja.
"Tujuannya untuk pemetaan dan pembinaan setelah unas berlangsung," paparnya.
Nuh tidak berkomentar terkait dugaan adanya tekanan dari pemda supaya data daerah hitam itu tidak dilansir ke publik. Sebagai kompensasinya, pemda mendukung habis-habisan pelaksanaan unas. Sebaliknya jika Kemendikbud mengumbar data daerah hitam itu ke publik, pemda mengancam lepas tangan terhadap pelaksanaan unas.
"Sekali lagi inti dari penetapan status daerah-daerah itu adalah untuk pembinaan," kata dia. Daerah yang masuk kategori hitam mendapatkan ancaman dari Kemendikbud tidak akan kebagian kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kompetensi di bidang pendidikan.
Terkait dengan persiapan penyelenggaraan unas jenjang SMA sederajat yang dimulai Senin depan (14/4), Nuh kemarin menggelar telekonferensi dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) di beberapa provinsi. Selain itu juga dihadiri jajaran dinas pendidikan provinsi.
"Kita ingin memastikan bagaimana persiapan penyelenggaraan unas di daerah langsung kepada panitia tingkat provinsi," katanya. Usai melakukan sambungan langsung itu, Nuh mengatakan ada sejumlah temuan yang harus segera diatasi.
Diantaranya adalah kasus kekurangan soal, semoga bisa teratasi di sisa waktu yang tinggal beberapa hari ini. Kasus kekurangan soal ini diantaranya ada di Sulawesi Selatan, meskipun jumlahnya tidak signifikan.
Kasus lainnya adalah ada daerah yang melaporkan kelebihan bahan ujian. Untuk kasus seperti ini, Nuh mengatakan kelebihan bahan ujian harus dimusnahkan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kebocoran naskah ujian ke tangan siswa.
Temuan lainnya adalah, masih muncul laporan bocoran kunci jawaban. Nuh menegaskan bahwa selama ini memang kasus seperti ini terus membayani penyelenggaraan unas. Tetapi dia memastikan bahwa kunci jawaban itu belum tentu benar. "Beda kalau yang bocor itu lembar soal ujiannya. Itupun lembar soal ujiannya ada 20 jenis," katanya.
Sore hari kemarin, Nuh melanjutkan telekonferensi bersama Kapolri Jenderal Sutarman melakukan videoconference dengan kapolda, kepala dinas pendidikan, dan perguruan tinggi di seluruh tanah air. Mereka mengecek pengamana distribusi naskah unas dan persiapan pengamanan sekolah pada 14-16 April mendatang.
Sutarman meminta para kapolda untuk menjamin naskah unas tidak sampai bocor dan distribusi naskah ke seluruh sekolah bisa tepat waktu. Selain itu, kapolri meminta agar jajarannya membatu petugas pengambil soal meneliti amplop naskah agar tidak tertukar
Untuk menjamin keamanan selama ujian berlangsung, Kapolri meminta agar tiap polda membuat sistem pengamanan terbuka dan tertutup. "Petugas berpakaian preman masuk ke lingkungan sekolah, sedangkan petugas berseragam dinas mengawasi di luar lingkungan sekolah," ujarnya.
Polisi berpakaian preman itu hanya akan berada di dalam lingkungan sekolah, dan dijamin tidak akan masuk ke dalam kelas. Tujuannya, agar siswa tidak terbebani dengan kehadiran polisi di sekolah.
Sutarman juga meminta jajarannya mengantisipasi adanya joki ujian maupun beredarnya sms atau broadcast berisi jawaban soal yang diujikan. "Semua jawaban yang dikirimkan lewat sms itu tidak benar, jadi jangan dipercaya," lanjut mantan Kabareskrim itu.
Hal senada juga disampaikan M Nuh. Dia mengatakan, polisi memang dilarang masuk ke kelas. "Itu nanti tugasnya pengawas tersendiri," tuturnya. Tugas polisi hanya mengamankan distribusi naskah dari hulu ke sekolah, dan pengembalian naskah dari sekolah ke perguruan tinggi yang akan memindai lembar jawaban unas. Kemudian mengamankan Unas tanpa membuat siswa tegang.
Disinggung mengenai penyebar sms jawaban, Sutarman menyatakan jika pihaknya memiliki piranti yang mampu melacak telepon dalam waktu singkat. Dia meminta agar masyarakat lebih proaktif melapor ke polisi jika beredar sms atau broadcast kunci jawaban unas.
Jika tidak diantisipasi, jawaban unas palsu itu bisa membuat konsentrasi siswa buyar. "Dalam waktu tiga sampai empat menit akan diketahui di mana posisinya. Kami akan lakukan penegakan hukum," ucap mantan Kapolwiltabes Surabaya itu. Hal yang sama juga akan dilakukan kepada para joki unas.
Sutarman menambahkan, selama pelaksanaan unas pihaknya menempatkan dua petugas di tiap sekolah, baik di luar maupun di dalam sekolah. Secara keseluruhan, proses pengamanan Unas dan distribusi naskah menggunakan anggaran rutin Polri.
BACA JUGA: Jangan Percaya Kunci Jawaban yang Beredar di Medsos
Pengamanan unas juga tidak akan mengganggu pengamanan proses perhitungan suara pemilu legislative karena Polri menggunakan pasukan cadangan. (wan/byu)
BACA JUGA: Polri Jamin Keamanan Pelaksanaan UN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud: Peserta Jangan Terprovokasi Beredarnya Kunci UN
Redaktur : Tim Redaksi