jpnn.com - JAKARTA – Memasuki masa kampanye, muncul desakan supaya pencairan dana bantuan sosial (bansos) di kementerian ditahan dulu hingga rangkaian Pemilu 2014 tuntas. Alasannya supaya penyalurannya tidak dipolitisasi untuk mendulang simpati dari masyarakat.
Tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tetap menyalurkan bansosnya.
BACA JUGA: Dompet Duafa Ajari Guru Gunakan Media
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, secara hitung-hitungan kasar anggaran bansos di Kemendikbud mencapai Rp 50 trililun. Dia mengatakan anggaran bansos di Kemendikbud jenisnya banyak sekali.
Mulai dari dana bansos untuk beasiswa mahasiswa miskin berprestasi (bidikmisi), bantuan siswa miskin (BSM), dana bantuan operasional sekolah (BOS), hingga tunjangan profesi pendidik (TPP) guru non PNS.
BACA JUGA: Jelang UN, Try Out Hingga Tiga Kali
Nuh mencontohkan untuk urusan dana BOS sendiri, alokasinya mencapai Rp 23 trilun dan BOS SM (sekolah menengah) sebesar Rp 9 triliun. Sementara anggaran untuk BSM berjumlah Rp 6 triliun. Kemudian anggaran untuk bidikmisi mecapai Rp 2,3 triliun. Sementara anggaran untuk TPP guru non PNS tahun anggaran 2014 berjumlah sekitar Rp 800 miliar.
’’Tidak bijak karena ada pemilu, hak-hak orang miskin dan guru tidak dibagikan. Ini tidak elok,’’ ujar menteri asal Surabaya itu kemarin.
BACA JUGA: Sering Mandek di DPR, Pencairan Dana Guru Kemenag Lambat
Nuh menuturkan Kemendikbud terbuka kepada siapapun yang ikut mengawasi penggunaan dan pencairan dana bansos mereka. Baik itu lembaga pengawas pemilu atau lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Nuh mengatakan selama ini mereka sering mendapatkan protes dari masyarakat jika pencairan anggaran bansos terlambat. Setiap kali pencairan dana BOS, BSM, TPP guru swasta, hingga bidikmisi terlambat, Kemendikbud langsung menjadi sasaran kritik. Dia mengatakan para guru, siswa, dan mahasiswa sasaran bansos Kemendikbud tidak perlu resah.
’’Kalau terlambat dimarahin. Sekarang kok coba-coba mau dilambat-lambati,’’ katanya.
Nuh menegaskan bahwa jajaran Kemendikbud tidak memiliki kepentingan kepada politik praktis di perhelatan Pemilu 2014. Secara pribadi Nuh yang diajak Presiden SBY duduk sebagai menteri, menegaskan tidak akan ikut-ikutan dalam perhelatan Pemilu 2014.
’’Setelah ini saya mau kembali menjadi dosen. Sekarang sudah mulai mengumpulkan buku lagi,’’ paparnya lantas tertawa. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunjangan Profesi Guru Swasta Cair Duluan
Redaktur : Tim Redaksi