Kemendikbud Tetapkan Kriteria Implementasi K-13

Harus Akreditasi A dan Buku Sudah Di Sekolah

Jumat, 05 Desember 2014 – 05:03 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus ngebut membahas skema baru implementasi Kurikulum 2013 (K-13). Di antaranya menetapkan kriteria kelayakan sekolah yang bakal menjalankan kurikulum anyar itu. Seperti diketahui pada aturan baru, K-13 diterapkan secara terbatas.

Ketua tim evaluasi K-13 Kemendikbud Suyanto mengatakan, mereka dikejar deadline (batas akhir) penuntasan pembahasan evaluasi bulan ini juga. Pasalnya skema baru implementasi K-13, yang terbatas penerapannya, diputuskan dijalankan mulai semester genap tahun pelajaran 2014-2015.

BACA JUGA: Kurikulum 2013 Kembali Dijalankan Terbatas

Sesuai kalender akademik Kemendikbud, semester genap mulai dijalankan Januari 2015 depan. "Saya sudah capek selama enam hari di Jakarta bekerja lembur," kata Suyanto di Jakarta, Kamis (4/12).

Dia mengatakan tim evaluasi yang dia pimpin ditetapkan Mendikbud Anies Baswedan Jumat pekan lalu (28/11). Kemudian mereka diminta membuat rekomendasi final dan harus dipaparkan Rabu lalu (3/12).

BACA JUGA: Kepsek dan Guru Mengeluh Urusi Duit dan Proyek

Mantan Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud itu mengatakan, rapat K-13 yang berjalan hingga kemarin fokus menetapkan kriteria-kriteria kelayakan sekolah. Guru besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu menjelaskan, kriterianya bakal ada banyak. Namun kriteria apa saja yang bakal ditetapkan, keputusannya ada di tangan Mendikbud.

Suyanto mencontohkan beberapa kriteria kelayakan sekolah untuk menjalankan K-13. Di antaranya adalah sekolahnya harus terakreditasi A, kepala sekolah dan sebagian guru harus sudah mengikuti pelatihan implementasi K-13. "Kriteria lainnya adalah guru-guru di sekolah harus sudah bersertifikat profesi," katanya.

BACA JUGA: Muncul Tiga Opsi Revisi Kurikulum 2013

Pria yang hobi pasang status di media sosial itu menambahkan, kriteria kelayakan sekolah berikutnya adalah rasio jumlah guru ideal dan buku-buku K-13 harus sudah berada di sekolah semuanya. Dengan sejumlah kriteria itu, Suyanto berharap impelementasi K-13 di 2015 nanti berjalan mulus tidak seperti tahun ini.

Sekolah yang belum memiliki buku, contohnya, tidak dipaksanakan untuk menjalankan K-13. Saat ini distribusi buku-buku K-13 untuk semester genap sudah mulai berjalan. Pendistribusian buku SMP, SMA, dan SMK lebih baik dibanding untuk jenjang SD.

Suyanto mengatakan paling cepat minggu depan Kemendikbud sudah bisa memutuskan jumlah sekolah yang siap menjalankan implementasi K-13. Diantara sekolah yang berpotensi menjadi pilot project implementasi K-13 adalah 6.325 unit sekolah percontohan periode 2013 lalu.

Jumlah itu setara dengan 5 persen populasi seluruh sekolah yang mencapai 208 ribu unit. "Setelah kriteria kelayakan ditetapkan, bola panas ada di ditjen-ditjen terkait (pendidikan dasar dan menengah, red)," ujar pria yang suka makan rempeyek itu.

Nantinya bagi sekolah yang diputuskan belum layakan menerapkan K-13, tidak perlu kecewa. Sekolah-sekolah itu akan dikembalikan ke Kurikulum 2006 yang sering disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Wakil Ketua Komisi X (bidang pendidikan) DPR Sohibul Iman mengatakan, Kemendikbud memang harus fokus membenahi implementasi K-13. Baginya urusan konten atau isi K-13 sudah baik. "Saya tanya langsung ke guru, mereka bilang K-13 bisa meningkatkan semangat belajar para siswa," jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (wan)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendikbud Minta Papan Nama Segera Diganti


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler