jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perhubungan menegaskan keseriusannya memberantas semua praktik pungutan liar (pungli) di sektor transportasi, khususnya di bidang pelayanan publik.
Jembatan timbang menjadi salah satu bagian pelayanan publik yang rawan dengan oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.
BACA JUGA: BCA Kembali Resmikan E-Parking di Jalan Juanda
Menanggapi permasalahan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berinisiatif mengumpulkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur baik dari Pusat, Daerah, Legislatif dan pelaku usaha untuk berdiskusi.
"Banyaknya kejadian pungli di Jembatan Timbang yang ditulis berbagai media menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan tempat yang seharusnya bisa berfungsi mengawasi tonase kendaraan besar agar tidak melebihi muatan, belum berjalan sebagaimana mestinya," ujar Budi.
BACA JUGA: Sukses, Potensi Transaksi ITB Asia Tembus USD 20 Juta
Melalui diskusi itu ia berharap bisa menghasilkan rekomendasi dan terobosan baru.
"Tentunya terobosan yang membuat sistem yang baik untuk menghentikan praktik pungli tidak hanya di jembatan timbang, tetapi juga di bagian-bagian lainnya yang rawan pungli,” tuturnya.
BACA JUGA: TKBM Mogok Kerja, Pelayanan di Tanjung Perak Tetap Berjalan Normal
Untuk menghilangkan pungutan liar di jembatan timbang, sambung Budi opsi yang bisa dilakukan yakni dengan menyerahkannya kepada institusi yang memiliki dedikasi dan kompeten yang didukung sistem dan integritas.
“Tidak dengan cara kasar. Tetapi secara sistemik untuk menghilangkan cara-cara praktik pungli demi terwujudnya transportasi nasional yang bersih, handal dan dicintai masyarakat,” cetusnya..
"Kita akan mencari siapa pihak yang tepat dan berkompeten untuk mengelola jembatan timbang. Apakah pemerintah pusat, pemda, atau melibatkan pihak ketiga," imbuh Budi.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendag: SRG Dapat Mengurangi Keterikatan Petani Pada Tengkulak
Redaktur : Tim Redaksi