Kemenhub dan Pemkot Surabaya Teken Kesepakatan soal BTS

Kamis, 22 Oktober 2020 – 22:02 WIB
Ilustrasi- Seorang warga memperhatikan bus Damri dari Kemenhub, belum lama ini. Foto: triadi wibowo/sumut pos

jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Surabaya menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Umum Perkotaan pada Kamis (22/10).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi berharap melalui kegiatan ini kehadiran angkutan umum perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS), dapat mengurangi polusi udara, mengurangi kebisingan, kemacetan dan pengurangan subsidi BBM.

BACA JUGA: Arief Kaitkan Prabowo ke AS dengan Pilpres 2024, Minta jadi Jenderal Bintang 4

“Kita harapkan kehadiran BTS ini dapat menghasilkan shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Kami mohon Bapak Kadishub juga sudah mulai mempersiapkan strategi untuk menggunakan angkutan massal. Kota Surabaya ini akan dilaksanakan pada tahun kedua program BTS di 2021 mendatang,” ucap Budi di Balai Kota Surabaya.

Budi menyampaikan sesuai arahan Menhub Budi Karya Sumadi, headway bus nantinya harus tetap dijamin tidak lebih dari 15 menit, sehingga masyarakat tidak menunggu lama di halte.

BACA JUGA: Bicara Utang Luar Negeri, Bamsoet Ingatkan Menkeu Sri Mulyani Berhati-hati

“Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan Pemkot Surabaya dan mempelajari ada berapa koridor karena akan menyangkut anggaran dan subsidi ke depannya,” ungkap Budi.

Pada kesempatan itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran program BTS di Surabaya pada tahun 2021 mendatang.

BACA JUGA: Libur Panjang, Menhub Tetap Wajibkan Penumpang Pesawat & KA Lakukan Rapid Test

“Atas nama pemerintah dan warga Surabaya, saya matur nuwun, kami diberikan kesempatan untuk menangani transportasi," ucap Risma.

Risma juga menekankan bahwa kehadiran BTS ini kelak akan menjadi pemicu perubahan perilaku masyarakat Surabaya agar lebih gemar lagi menggunakan angkutan umum.

"Saya sampaikan ke Dinas Perhubungan kalau bus itu harus aman, bersih, tepat waktu," tegas Risma.

Selain Surabaya, akan ada beberapa kota lainnya yang akan mendapatkan bantuan BTS yaitu Bandung, Makassar, Banjarmasin, Banyumas.

Merespons pernyataan Risma, Dirjen Budi menyampaikan bahwa nantinya Surabaya akan menjadi daerah yang paling banyak anggarannya, karena daerah itu mengajukan 8 koridor dengan jumlah bus sekitar 150 unit. Sebab, setiap 1 koridor minimal ada 20 bus.

"Sesuai yang disampaikan Bu Risma nanti bus ini akan aman, bersih, mudah diakses masyarakat, dan modern. Anggarannya sekitar Rp 500 miliar untuk BTS di beberapa kota besar di tahun 2021," jelas Budi.

Dalam acara hari ini turut hadir Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Hanura Kelana Irianto, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya.(*/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Kemenhub   Angkutan umum   BTS  

Terpopuler