jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar berhati-hati dengan mengelola utang luar negeri Indonesia.
Bamsoet juga mendorong menkeu terbaik sedunia itu semakin aktif menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan utang tersebut kepada masyarakat, untuk menghindari kesalahpahaman mengenai urgensi negara harus berutang.
BACA JUGA: Arief Kaitkan Prabowo ke AS dengan Pilpres 2024, Minta jadi Jenderal Bintang 4
‘’Kita semua berharap dan terus mengingatkan menteri keuangan untuk tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola utang luar negeri,"kata Bamsoet di Jakarta, Kamis (22/10).
Dia menyebutkan sudah puluhan tahun Indonesia berstatus sebagai debitur pada sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF atau Bank Pembangunan Asia.
BACA JUGA: Cerita Ahmad Basarah soal Hari Santri dan Kontrak Politik Presiden Jokowi
"Indonesia sudah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola utang luar negeri, namun tetap harus diperlukan kehati-hatian dan transparansi," tegas mantan ketua DPR RI itu.
Bamsoet menyodorkan data bahwa belum lama ini Bank Dunia merilis International Debt Statistics (IDS). IDS dari Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di posisi tujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar. Per 2019, utang luar negeri Indonesia tercatat 402,08 miliar dolar AS, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah, BUMN dan swasta.
BACA JUGA: Demo Dekat Istana, 7.000 Pasukan Standby di Monas dan DPR
Menurut wakil ketua umum KADIN Indonesia ini, membiayai pembangunan dengan utang bukan aib. Karena pendekatan yang sama juga dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara kaya. "Eropa yang hancur akibat perang dunia II kembali dibangun dengan hibah dan utang. Korea Selatan dan Jepang juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan utang," ucap waketum Partai Golkar ini.
Karena itu, katanya, dapat dipahami bila Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan belanja yang mendesak. Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, kebutuhan ragam infrastruktur, hingga aspek ketahanan pangan. Menunda-nunda kebutuhan mendesak itu hanya akan menumpuk masalah di kemudian hari.
Dengan utang luar negeri, lanjutnya, Menkeu Sri Mulyani mengklaim telah membiayai sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, sarana listrik, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan hingga membangun bendungan, jalan, rel kereta api serta pemukiman.
Namun demikian, waketum Pemuda Pancasila ini tetap mengingatkan pemerintah khususnya menkeu untuk mengelola utang dengan bijaksana, agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus ideal. Masyarakat juga didorong agar tidak terpaku pada jumlah atau angka-angka utang luar negeri. Jauh lebih penting bagi masyarakat adalah menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang luar negeri itu sendiri.
Bamsoet menambahkan, semua elemen masyarakat harus mengawal penggunaan utang luar negeri Indonesia. Dia juga menilai wajar jika masyarakat menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang sebagaimana yang telah diklaim menteri keuangan.
"Misalnya, mempertanyakan seberapa besar manfaat utang dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Termasuk mempertanyakan kepada Menkeu mengapa bunga utang yang dibayarkan Indonesia lebih tinggi,’’ pungkas Bamsoet.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam