Kemenhub Sebut Kolaborasi jadi Kunci Penanganan ODOL Lebih Optimal

Rabu, 25 Januari 2023 – 14:35 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan dalam menanggani kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan over dimension over load (ODOL). Foto: dok Kemenhub

jpnn.com, TANGERANG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan dalam menanggani kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan over dimension over load (ODOL) lebih optimal harus dilakukan kolaborasi.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Kemenhub Darat Hendro Sugiatno dalam kegiatan focus group discussion (FGD) “Roadmap Zero ODOL” di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (24/1).

BACA JUGA: Kemenhub Dorong Pengembangan Destinasi Wisata di Jalur Pansela, Ini Tujuannya

“Kegiatan ini untuk memberikan masukan dan support terhadap pelaksanaan penanganan Zero ODOL yang akan dilaksanakan mulai 2023 ini,” kata Dirjen Hendro.

Dia menyatakan Ditjen Hubdat saat ini perlu masukan dan kritik dari para pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah, Kepolisian, dan stakeholder.

BACA JUGA: Kemenhub Genjot Penggunaan Angkutan Umum untuk Menekan Konsumsi BBM

Untuk pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 perlu dilakukan pentahapan terlebih dahulu, mengingat pada 2022 pelaksanaan penegakan hukum terkendala oleh situasi sosial dan ekonomi seperti adanya kelangkaan minyak goreng di awal 2022 dan gejolak para pengemudi truk.

Sehingga, kata dia, perlu dilakukan pentahapan awal melalui pemantapan beberapa kegiatan sebelum dilaksanakan penegakan hukum yang lebih komperensif dan menyeluruh.

BACA JUGA: Persiapan Angkutan Lebaran 2023, Kemenhub Bersama Polri & KemenPUPR Cek Jalur Pansela

Pentahapan penanganan Zero ODOL meliputi sosialisasi dan edukasi, optimalisasi kinerja UPPKB, optimalisasi kinerja Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (KIR Kendaraan), penegakan hukum melalui penerapan sanksi peringatan dan tilang.

Terhadap angkutan yang melakukan pelanggaran tata cara pemuatan yang membahayakan keselamatan dilakukan Penangguhan Perjalanan dan transfer muatan.

Tahap selanjutnya adalah penindakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

“Pelaksanaan Zero ODOL 2023 akan memperhatikan situasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan politik di dalam negeri," ungkap Dirjen Hendro.

Fenomena pelanggaran Odol dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat baik terkait aspek keselamatan maupun kerusakan jalan yang memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan biaya yang tidak sedikit.

Disamping itu dampak ODOL juga membuat kerusakan sarana dan prasarana lainnya seperti kerusakan kapal penyeberangan dan jembatan.

Kasus kecelakaan yang melibatkan truk ODOL dan dimensi juga sudah banyak terjadi, bahkan di antaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa, dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit.

Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Ery Nursatari, mengungkapkan bahwa Zero ODOL dapat terlaksana jika terdapat kesinambungan dari berbagai pihak.

"Ini (Zero ODOL) bisa terlaksana, tinggal tugas kami bersama, baik pengusahanya, pengemudinya kemudian dari sektor ekonomi juga harus berkesinambungan," ungkapnya. 

Sementara itu Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah mengatakan bahwa dalam penanganan ODOL, UPPKB cukup efektif dan masih dibutuhkan dalam penindakan, tetapi mengalami beberapa keterbatasan.

Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pemasangan alat WIM (Weigh in Motion) yang sudah terpasang di 3 (tiga) lokasi UPPKB yaitu Losarang, Balonggandu, dan Kulwaru. 

"WIM yang sudah terpasang di ruas jalan, kalau kamibkatakan 100 truk yang melintas sekitar 70% sudah terdeteksi tidak melanggar," ungkapnya.

"Nah, yang 30% ini yang kita masukkan dan yang kita urus, hal ini sangat membantu mengurangi resiko petugas kita di lapangan," sambungnya. 

Di akhir kegiatan, Dirjen Hendro mengatakan hasil FGD Roadmap Zero ODOL ini masih akan dikembangkan dan didiskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan lain agar Zero ODOL dapat segera direalisasikan.

Kegiatan FGD itu bertujuan untuk menampung pokok pikiran, pandangan atau masukan dari para narasumber dan pembahas dalam penyusunan roadmap Zero ODOL yang minimal berisikan pentahapan pelaksanaan Zero ODOL. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Siapkan Sarpras dan Rekayasa Lalin Demi Kelancaran F1Powerboot di Danau Toba


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler