jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Herry Bakti Singayudha Gumay mengungkap alasan, mengapa hingga kini Garuda Indonesia belum juga beroperasi di Bandara Halim Perdanakusuma.
TNI AU, kata Herry, masih ingin menguatkan payung hukum kerjasama dengan Angkasa Pura (AP) II. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kepemilikan lahan di Bandara Halim.
BACA JUGA: Penjualan Tiket Pesawat Dari dan Menuju Pekanbaru Dihentikan
"Bandara Halim, kita masih nunggu MoU antara TNI AU sama AP II, karena selama ini belum ada penanganan payung hukum yang jelas atas kerjasama itu. Mereka (TNI AU-red) ingin jelas dulu payung hukumnya," ujar Herry di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (13/3).
Pihak TNI AU tak mau kejadian seperti di Bandara Juanda bulan Februari lalu terulang lagi. "Dia (TNI AU-red) enggak mau kejadiannya sama terulang, seperti di Surabaya saat mau meresmikan Terminal III di Bandara Juanda, yang waktu itu sempat ada masalah," papar Herry.
BACA JUGA: Pembebasan Lahan PTPN Pengaruhi Kualitas Produksi
Kendati begitu, pihak TNI AU menyetujui bila ada maskapai lain beroperasi di Bandara Halim. Herry juga berharap MoU tersebut cepat selesai. "MoU nya kita harapkan bisa selesai cepat, tapi pada prisipnya mereka (TNI AU-red) setuju," pungkasnya.
Seperti diketahui, setelah Citilink, Garuda Indonesia direncanakan akan mengudara di Bandara Halim Perdanakusuma pada Februari 2014. Namun hingga akhir Februari 2014, Kementerian Perhubungan masih melakukan evaluasi.
BACA JUGA: Proyek Tol Trans Sumatera Tahap Pembebasan Lahan
"Saya evaluasi kembali, kita (Kemenhub) tunda dulu dan kita belum putuskan Garuda terbang lewat Halim," terang Herry beberapa hari lalu. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga tak Stabil, Emas Batangan Tetap Laris
Redaktur : Tim Redaksi