Kemenkeu Dituding Tak Transparan

JAKARTA--Direktur State Budget Wacth, Ramson Siagian menilai Kementerian Keuangan tidak merespon untuk melakukan transparansi alokasi dana ke daerah-daerahPadahal, optimalisasi hak diskresi dijamin Undang-Undang.

"DPR yang berupaya menaikkan pajak, didapat puluhan triliun, tetapi tidak masuk dalam perencanaan pemerintah

BACA JUGA: Marzuki: KPK Tak Etis Lapor Presiden

Bukan hanya salah Banggar, tapi Kemenkeu tidak melakukan transparansi," kata Ramson saat diskusi 'Banggar DPR Geger' di Warung Daun, Cikini, Sabtu (1/10).

Karenanya kata dia, perlu adanya perbaikan sistem dari pemerintah agar daerah-daerah yang terima anggaran dapat mengetahui alasannya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan untuk mereka.

"Di Banggar sekarang anggota panja A bisa merangkap ke B dan CDana optimalisasi penggunaanya tidak transparan dan ini harus kerjsama antara DPR dengan Menteri Keuangan

BACA JUGA: PKS Keder Hadapi Pilkada DKI 2012

Jadi yang paling penting itu perbaikan sistem," ujarnya.

Menyoal masalah mogoknya Banggar menurut Ramson, RUU APBN yang sekarang dibahas bisa saja tidak jadi Undang-Undang karena sangat mungkin tidak cocok untuk anggaran Tahun 2012"Kalau Banggar mogok, yang repot adalah bapak Presiden

BACA JUGA: Pilgub Jabar, Calon Golkar Mulai Bergerilya

Itu yang perlu dicermati, supaya tidak adanya pemogokan," ujarnya.(kyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kinerja Harus Optimal Meski Kewenangan Minimal