jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan sinyal soal pengangkatan PPPK paruh waktu. Pengangkatan PPPK waktu ini juga menyasar guru prioritas satu (P1).
Dalam pertemuan Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Lampung Selatan (Lamsel) dengan Plt. Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja sudah terungkap pengalihan ke PPPK paruh waktu.
BACA JUGA: Itjen Kemenag Benchmark ke Ombudsman & KemenPAN-RB, Ini Targetnya
Aba Subagja menyampaikan bagaimana upaya pemerintah pusat agar derah mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan dan untuk melaksanakan amanat Presiden Jokowi menghapuskan status honorer di Indonesia pada 2024.
Aba Subagja juga mengungkapkan untuk penyelesaian guru P1 terbagi 3 tahap yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN di daerah masing-masing.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Mulai Proses Penetapan Formasi CPNS 2024 & PPPK, 3 Hari Lagi Ditutup
Jika dalam 1 tahap selesai, tidak harus dilaksanakan 3 tahap. Namun, bila dalam 1 tahun ini daerah masih belum menuntaskan atau mengakomodasi guru P1, dikhawatirkan akan ada regulasi guru paruh waktu.
"Jadi, sangat jelas pesan KemenPAN-RB tentang PPPK ini. Kalau diakomodasinya tahun ini masih PPPK penuh waktu, tetapi bila diangkat di atas tahun 2024 ya jadi PPPK paruh waktu," kata Koordinator wilayah (Korwil) Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Lamsel Fulkan Gaviri kepada JPNN.com, Minggu (10/3).
BACA JUGA: Kenaikan Tukin ASN Berlaku Tahun Ini, KemenPAN-RB Sudah Setuju, Surati Kemenkeu
Di Lamsel, tambahnya, cuma 5 mata pelajaran (mapel).yang dibuka, yaitu pendidikan agama Islam (PAI) guru kelas, bimbingan konseling, penjas, dan matematika.
Sayangnya sampai hari ini, Kabupaten Lamsel sangat tertutup dengan informasi mengenai arah kebijakannya dalam penyelesaian sisa guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021 atau prioritas satu (P1).
Hal itu menambah kekhawatiran dirinya bersama kawan-kawannya yang berstatus prioritas satu (P1).
Jika tidak terakomodasi tahun ini, otomatis mereka akan masuk pada pengangkatan PPPK paruh waktu.
Sebelumnya pada 15 Mei 2023, GLPGPPPK telah bertemu Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto. Saat itu, Bupati Nanang menyampaikan kondisi keuangan daerah sehingga hanya mengusulkan kuota 120 PPPK Guru pada seleksi 2023.
Ketidakmampuan pemda tersebut, ujar Fulkan, karena Pemkab Lamsel mengkhawatirkan tidak ada transfer dana alokasi umum (DAU) untuk penggajian di 2024. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad