jpnn.com - JAKARTA – Polemik mengenai lokasi penyelenggaraan Kongres PSSI masih berlanjut.
Kota Makassar sepertinya belum pasti menjadi tuan rumah ajang pemilihan ketua umum PSSI, 17 Oktober mendatang.
BACA JUGA: Garuda Muda Waspadai Trisula Myanmar
Pasalnya, pemerintah lewat Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) baru saja mengeluarkan surat keputusan dengan lebih memilih Jogjakarta sebagai venue perhelatan pertemuan akbar para anggota PSSI dari seluruh Indoensia itu.
Ya, akhir pekan lalu (9/9) Menpora Imam Nahrawi mengirim surat kepada PSSI perihal rekomendasi izin penyelenggaraan kongres tersebut.
BACA JUGA: Diprediksi Bakal Sengit, Siapa Bakal Serang Duluan?
Dan, dari total tiga poin dari surat dengan nomor S.2844/MENPORA/IX/2016 itu, poin kedua mendapat sorotan paling besar dari publik sepak bola tanah air.
Sebab, dalam poin tersebut, Menpora menyatakan bahwa, pemerintah hanya bisa memberikan rekomendasi seandainya pelaksanaan kongres diselenggarakan di Jogjakarta.
BACA JUGA: Skuat Timnas U-19 Sholat Idul Adha di Hanoi
Dengan alasan, sebagai wujud reformasi PSSI untuk kembali ke titik nol mengingat Jogjakarta adalah tempat lahirnya PSSI.
Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot. S Dewa Broto membenarkan adanya surat yang juga ditujukan kepada Gubernur Jogja itu.
Menurut dia, surat itu mereka terbitkan sebagai jawaban atas adanya surat pemohonan rekomendasi izin kongres dari PSSI.
“Surat itu kami buat tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” kata Gatot, kemarin (11/9).
Pernyataan Gatot tersebut sengaja untuk menepis wacana yang sedang berkembang luas terkait konstalasi pemiliihan ketua umum PSSI yang sedang meninggi saat ini.
Memang, belakangan, beredar isu bahwa pemindahan kota penyelenggaraan kongres dari Makassar ke Jogjakarta itu hanya demi memenangkan salah satu kandidat berlatar belakang militer.
Sebab, bila kongres dipaksakan berlangsung di Makassar, maka besar kemungkinan bisa dimenangkan oleh Erwin Aksa, salah satu pengusaha muda asal Makassar yang juga bertarung untuk merebut kursi nomor satu di PSSI.
“Kami berharap tidak ada gesekan dengan keputusan ini di tingkat voters, meski kami tahu mereka akan terkejut dengan surat ini,” ucap Gatot.
Keputusan pemerintah yang lebih berat ke Jogjakarta itu langsung menuai resistensi dari PSM Makassar.
Sumirlan, Ditektur PSM menilai bahwa ada diskriminasi daerah yang ditunjukan secara terang-terangan oleh pemerintah.
“Saya mau tanya ke Menpora, apakah Makassar bukan termasuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, Red),” kecam Sumirlan.
Pria yang juga mantan pemain PSM itu mengungkapkan bahwa, keputusan pemerintah memilih Jogja karena alasan kota kelahiran PSSI juga tidak bijak.
“Sebab, kongres yang akan dihelat nanti adalah untuk membangun masa depan sepak bola tanah air, bukan untuk merayakan tahun kelahiran PSSI. Jadi, kami mohon pemerintah mengkaji ulang keputusan mereka itu,” terangnya.
Di sisi lain, salah satu anggota Executive Committee PSSI, Diza Ali Rasyid mengatakan bahwa, mereka baru mengetahui surat keputusan Menpora itu lewat media.
Tapi, kata dia, anggota Exco PSSI akan melakukan rapat secepatnya untuk membahas keputusan itu.
”Karena sebelumnya kami sudah putuskan kongres harus berlangsung di Makassar. Jadi, kalau ada perubahan pun, harus lewat mekanisme rapat,” kata Diza Ali. (ben/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Garuda Muda Hebat! Ini Perkiraan Pemain Hadapi Myanmar
Redaktur : Tim Redaksi