jpnn.com, JAKARTA - Peleburan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) ke dalam Kemendikbud dipersoalkan oleh dewan.
Pemerintah diminta menjelaskan langkah likuidasi tersebut agar tidak membingungkan masyarakat.
BACA JUGA: Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek Dinilai Kuatkan BRIN di Bawah Presiden
"Dulu Kemenristek ada di dalam Kemendikbud, kemudian dipisah agar berdiri sendiri. Nah, sekarang dikembalikan lagi, ada apa ini?," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada JPNN.com, Minggu (11/4).
Peleburan ini menurutnya akan menimbulkan tanda tanya di tengah-tengah masyarakat.
BACA JUGA: Datang dari Malaysia, JU Dkk Langsung Ditangkap, HT Masuk DPO
Terlebih lagi, Kemenristek/BRIN sejauh ini belum bisa dikembangkan secara maksimal untuk melakukan inovasi-inovasi baru dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengingat anggarannya yang sangat terbatas.
"Kalau digabung, jangan-jangan anggarannya makin kecil," kata politikus Dapil II Sumut itu.
BACA JUGA: Pelni Larang Ceramah, Komunitas Sarjana Hukum Muslim Bereaksi, Simak Kalimatnya
Pemerintah juga perlu menjelaskan terkait program-program yang sekarang dilaksanakan di Kemenristek/BRIN salah satunya vaksin merah putih, termasuk juga vaksin nusantara.
"Anggarannya kan ada sejak 2020, kelanjutannya bagaimana?" ucap Saleh.
Program vaksin ini menurutnya penting mengingat Indonesia kesulitan mendapatnya karena beberapa negara produsen melakukan embargo produknya.
"Tentu ini relevan dilanjutkan meski kementeriannya dilebur," kata wakil ketua MKD itu.
Saleh berharap bergabungnya Kemenristek/BRIN menjadi momentum pengembangan pengetahuan dan teknologi. Termasuk pula bangkitnya dunia penelitian di Indonesia.
"Bangsa yang maju harus bisa menciptakan inovasi baru yang membuka lapangan pekerjaan," pungkas Saleh. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad