jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) dan anggota Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di awal tahun.
Bansos disalurkan secara bergelombang di berbagai wilayah di tanah air.
BACA JUGA: Kemensos Beri Bantuan Atensi dan Pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan di Medan
Hal ini dilakukan atas arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas 15 Februari 2022.
Yakni, penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) atau program sembako harus dipercepat.
BACA JUGA: Kemensos dan DPR Tinjau Pencairan Bansos di Tiga Daerah Ini
Karena itu, Kemensos menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis (juknis).
"Juknis ini memberikan payung hukum untuk program sembako yang disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Kerja sama dengan PT Pos diharapkan mempercepat penyaluran bansos pada Januari, Februari, dan Maret," kata Mensos Tri Rismaharini, Selasa (8/3).
BACA JUGA: Kemensos Secepatnya Salurkan BPNT secara Tunai
Juknis yang dimaksud Mensos adalah Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret 2022.
Selain sebagai payung hukum, juknis tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos.
Mensos menekankan, bansos merupakan bentuk upaya serius pemerintah mempercepat penanganan kemiskinan dan turut serta mendorong pemulihan ekonomi yang tengah gencar dilakukan pemerintah.
Selain bansos, Kemensos memberikan bantuan kewirausahaan dan melakukan inovasi dalam penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas.
"Bansos diberikan agar dapat menekan pengeluaran para penerima bantuan. Kemudian, kami beri bantuan kewirausahaan agar mereka bisa meningkatkan kapasitas keuangan," kata Risma.
Dengan payung hukum ini, bansos disalurkan selama masa reses. Dalam waktu kurang dari sepekan terakhir, bansos disalurkan di beberapa daerah.
Anggota Komisi VIII DPR RI menyambut positif langkah-langkah Mensos Risma.
Anggota Fraksi PKB Annisa Syakur berpesan agar bantuan ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
"Ini bukti negara hadir di masyarakat. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetap semangat, pasti akan menjadi sukses," katanya.
Anggota Fraksi PKS Azizah Tamhid menyatakan, legislator akan terus memantau penyaluran bansos hingga diterima oleh yang berhak. Seperti contohnya tabungan bagi anak korban Covid-19.
Dia berterima kasih atas upaya Kemensos yang membantu warga Kota Depok dan Kota Bekasi.
Dia berharap bantuan ini menjadi amal saleh bagi Kementerian Sosial.
"Bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan, bisa memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Nilai bantuan beragam untuk setiap daerah. Bantuan untuk Kabupaten Pangkep Rp 32.093.075.000.
Kabupaten Kendal sebesar Rp 65.219.935.000, Kabupaten Ngawi Rp 83.822.244.500, Kabupaten Magetan Rp 47.338.525.000, dan Provinsi Gorontalo Rp 12.597.345.000.
Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 70.099.850.000, Tabanan, Bali, Rp 5.485.100.000, Kabupaten dan Kota Probolinggo Rp 59.440.000, Bekasi Rp 127.497.284.500, Kabupaten Bandung 183.158.212.400, serta Kota Palu dan Kabupaten Sigi Rp 218.698.575.000. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi