jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri rapat bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi.
Pertemuan tersebut berlangsung di Menara Danareksa Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/11).
BACA JUGA: Percepat Pengentasan Kemiskinan, Kemensos-Kemendagri Bersinergi Wujudkan Data Tunggal
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati untuk merumuskan protokol penggunaan data tunggal dari BPS.
Mensos Gus Ipul memastikan akan terus melakukan konsolidasi data pengentasan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo.
BACA JUGA: Pesan Mensos Saifullah Yusuf: Bansos Tunai tak Boleh Digunakan untuk Judi Online
Sebab, dengan berbasis data akurat diharapkan masalah kemiskinan bisa dientaskan.
"Intervensinya akurat, terintegrasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda)," kata Mensos Gus Ipul.
BACA JUGA: Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan
Dia menjelaskan BP Taskin menjadi koordinator pengentasan kemiskinan untuk menentukan kebijakan umum.
Sementara itu, kementerian dan lembaga akan bekerja bersama BP Taskin sesuai tugas dan fungsinya.
"Pada dasarnya ini sungguh membuat kerja kami lebih ringan, karena nanti data yang digunakan sudah data tunggal. Ini dipergunakan oleh semua kementerian, lembaga dan pemda. Bisa berbagi tugas, saya yakin hasilnya akan lebih efektif," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya data tunggal penerima bantuan.
Saat ini, semua data sudah diserahkan kepada BPS untuk diintegrasikan.
"Khusus Pak Budiman, saya terima kasih, beliau sudah konsolidasi ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk merumuskan dengan baik bagaimana penanganan dan pengentasan kemiskinan lima tahun ke depan," ucap Gus Ipul.
Terkait hal ini, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memastikan kementerian dan lembaga terkait akan merumuskan protokol penggunaan data yang diintegrasikan oleh BPS.
Tak hanya itu, mereka juga akan merumuskan metode penanganan khusus untuk warga miskin yang nomaden.
"Nanti untuk protokol, kerja sama, dan intervensi dalam tanda kutip mengeroyok graduasi dari yang miskin supaya bisa diberdayakan, kami sudah menugaskan wakil kepala badan untuk koordinasi dengan kementerian lembaga dengan BUMN dan lainnya," kata Budiman dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan pihaknya sedang mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025.
Dari analisis data yang masih berjalan, dia menyebutkan kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian.
"Kita harus cermati karakteristik orang miskin yang mau mendapatkan bantuan. Data kami bisa digunakan," katanya.
Dia mencontohkan bila ada orang miskin karena tidak bekerja maka sasarannya akan diarahkan bekerja untuk memperoleh pendapatan dan keluar dari kemiskinan.
Kemudian ada kemiskinan disebabkan tak bisa bekerja karena sudah tua maka perlu mendapatkan bantuan.
"Di sektor mana orang miskin berada itu akan menjadi salah satu input nanti para menteri dan kepala BP Taskin menyusun program yang lebih tepat sasaran. Data tunggal sedang kami siapkan, dan tata kelola datang tunggal juga akan disiapkan lebih lanjut," ujar Amalia. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi