jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) merealisasikan anggaran 2021 sebanyak 97,42 persen atau Rp 105.305.449.778.017 per 19 Januari 2022.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan realisasi anggaran di hadapan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI.
BACA JUGA: Kemensos Beri Bantuan kepada Pasien Anak di Rumah Singgah
Realisasi tersebut sejalan dengan capaian kinerja Kemensos pada 2021.
Komisi VIII mengapresiasi kinerja dan kebijakan Mensos Risma selama 2021. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan, data kemiskinan yang diperbaiki Kemensos menunjukkan arah yang lebih baik.
BACA JUGA: Kemensos Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Banten
Mensos Risma juga menyampaikan beberapa capaian kinerja Kemensos.
Di antaranya, bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran dan sepadan dengan data kependudukan (dukcapil).
BACA JUGA: Kemensos Tinjau Banjir Bandang, Risma Tak Ingin Warga Lama di Pengungsian
Kemudian, data diperbaiki daerah mencapai 33.851.038 dan data usulan baru 12.129.328.
Data ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah 1.798.250 dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) sudah terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Selain itu, partisipasi masyarakat semakin membaik dengan adanya fitur Usul Sanggah di aplikasi Cek Bansos. Kepesertaan bansos juga dapat dipantau melalui cekbansos.kemensos.go.id," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu (19/1).
Sementara itu, realisasi anggaran bansos untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai 94,8 persen dari total anggaran Kemensos Rp 100.358.335.900.000.
Pelaksanaan anggaran 2022 dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kemensos juga dibahas.
Kemensos merestrukturisasi organisasi dengan meniadakan beberapa jabatan setingkat eselon l dan ll yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021, termasuk Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
''Ada perampingan (organisasi). Kemudian, semua khawatir bahwa bagaimana menangani bansos. Sebetulnya, saya pikirkan bansos itu akan seperti apa. Namun, kami masih punya waktu untuk menata ini," katanya.
Konsekuensi lain soal kebijakan restrukturisasi organisasi adalah anggaran yang semula untuk tunjangan dan fasilitas pejabat bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Terkait SOTK, akan ada pembahasan lebih lanjut dalam focus group discussion) komisi VIII bersama Kemensos yang membahas transformasi anggaran ini dan perubahannya seperti apa," kata Risma.
Risma mengatakan, perubahan SOTK Kemensos menjadi perhatian dan perlu dibahas mendalam secepatnya dalam forum selanjutnya.
Di sisi lain, Yandri menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan data kemiskinan yang dilakukan Kemensos.
"Komisi VIII DPR RI meyakini, dengan adanya perbaikan tersebut, permasalahan kesejahteraan sosial dapat terselesaikan," kata Yandri.
DPR RI telah menyetujui anggaran untuk Kemensos pada 2022 yang mencapai Rp78.256.327.121.000.
Alokasi prioritas diperuntukkan belanja bansos Rp 74.165.993.300.000.
"Pembahasan pelaksanaan anggaran 2022 sangat penting dan strategis karena mencerminkan keberpihakan pemerintah dalam alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial," kata Yandri. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi