jpnn.com - BARITO KUALA - Kementerian Pertanian berupaya menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim ekstrem.
Salah satu caranya melalui Program Upsus Antisipasi Darurat Pangan dengan kegiatannya, yaitu optimasi lahan (oplah), pompanisasi dan tumpang sisip (tusip) padi gogo lahan perkebunan.
BACA JUGA: Kementan Minta Penyuluh Pertanian di Kalsel Menyukseskan Upsus Antisipasi Darurat Pangan
Program yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung swasembada pangan di Indonesia.
Pada berbagai kesempatan, Mentan Amran mengatakan bahwa salah satu program untuk mencapai swasembada pangan dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan.
BACA JUGA: Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Mengevaluasi Pelaksanaan Upsus di Kalsel
"Tentunya program ini perlu melibatkan dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, penyuluh dan petani muda," ujar Mentan Amran.
Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menyebutkan bahwa swasembada beras berkelanjutan menjadi komitmen pemerintah dan lahan rawa menjadi solusi bagian penting bagi masa depan pertanian Indonesia.
BACA JUGA: Pj Gubernur Sumsel Bersama Mentan Amran Tinjau Upsus Optimalisasi Lahan Rawa di Banyuasin
Dedi juga mengajak semua tim Upsus Antisipasi Darurat Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) agar bekerja keras guna mencapai target yang telah disepakati. Peningkatan produksi padi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan rawa berkelanjutan berbasis pertanian modern sangat diperlukan.
"Tentunya hal ini sejalan dengan upaya mengatasi krisis pangan yang terjadi dewasa ini karena adanya konflik dan El Nino yang terjadi sejak Februari 2023," ujarnya.
Provinsi Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota yang masuk dalam program UPSUS Antisipasi Darurat Pangan mempunyai target untuk optimasi lahan seluas 46.340 ha, pompanisasi 23.433 ha dan tusip padi gogo perkebunan 5.567 ha.
Guna memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan optimal, Sabtu (7/6) BPPSDMP melalukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Standarisasi Program Strategis Kementan Abd. Haris Bahrun, di Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Dalam kesempatan ini, rombongan mengunjungi dua lokasi program, yaitu di Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh dan Desa Putik Dalam Kecamatan Mandastana.
Rombongan juga mengunjungi BPP Kecamatan Rantau Badauh untuk beramah tamah dengan para penyuluh pertanian dan petani.
Kabupaten Batola dalam program ini mendapatkan kegiatan optimalisasi lahan dengan target 20.139 Ha, pompanisasi dengan target 500 Ha dan padi gogo tumpangsari perkebunan dengan target 973 Ha.
Menurut Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Distan Kabupaten Batola, Handoko dalam rangka mendukung kegiatan tersebut telah disalurkan pompa sebanyak 15 unit, irigasi pompa sebanyak 22 unit serta bantuan alsin berupa traktor roda dua sebanyak sepuluh unit dan traktor roda empat sebanyak sepuluh unit.
Sementara itu, untuk irigasi perpompaan dari target 20.139 Ha pada saat ini yang telah selesai dilakukan SID dan CPCL seluas 19.900 Ha sedangkan sisanya akan diselesaikan akhir Juni 2024 sehingga akan diselesaikan dalam 2 tahap.
Untuk pelaksanaan irigasi perpompaan menggunakan kontrak swakelola tipe 4. Untuk CPCL Tahap I, saat ini sedang menunggu penunjukan UPKK terkait dengan nomer rekening kelompok untuk penyaluran anggaran kegiatan, jelasnya.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Bustanul Arifin Caya menghimbau agar Dinas Provinsi Kalsel segera melakukan akselerasi kegiatan terutama untuk optimalisasi lahan pertanian pada MT II agar dimulai segera setelah panen sehingga realisasi anggaran dan realisai program meningkat. Selain itu pompa yang sudah diterima agar segera dimanfaatkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP).
Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Abd. Haris Bahrun saat memberikan arahan juga memotivasi kepada para penyuluh pertanian, agar sebagai garda depan pembangunan pertanian dalam rangka mengantisipasi darurat pangan, tetap melakukan pendampingan dan pengawalan kepada petani.
"Kalsel masuk dalam klaster I daerah lumbung pangan nasional. Untuk itu diharapkan dapat mensubstitusi daerah lain yang kekurangan ketersediaan pangan," ujanya.
Saat ini kontrak optimalisasi lahan secara nasional dari target 100.000 Ha baru tercapai 25.000 Ha. Apabila Provinsi Kalsel masih tersedia lahan yang mempunyai sumber air permukaan, maka segera diusulkan kembali untuk program ini. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan