Kementan Latih Jutaan Petani dan Penyuluh Pertanian untuk Mengantisipasi Darurat Pangan

Kamis, 30 Mei 2024 – 12:56 WIB
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi (tengah). Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian atau BPPSDMP Kementan melatih jutaan petani dan penyuluh pertanian demi mengantisipasi darurat pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan prioritas pemerintah saat ini adalah menggenjot produksi padi dan jagung untuk mencegah krisis pangan di Indonesia.

BACA JUGA: Bimtek Kompetensi: Kementan Beberkan Peran Penting Penyuluh Pertanian

“Kalau krisis energi mungkin masih bisa bergerak, tetapi kalau krisis pangan, seluruh aktivitas terhenti, bahkan negara pun bisa tidak ada tanpa pangan. Sehingga, ini menjadi prioritas pemerintah saat ini,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan, situasi dunia dalam kondisi tidak menentu dengan sekira 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.

BACA JUGA: Penyuluh adalah Pahlawan dan Kunci Sukses Pertanian Berkelanjutan

Dedi menyebutkan, krisis pangan disebabkan oleh pandemi COVID-19, climate change (perubahan iklim), dan geopolitical tension, terutama perang Rusia dan Ukraina, yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda usai.

"Di Indonesia, sejak Februari tahun lalu hingga Maret tahun ini, ada fenomena alam yang disebut El Nino, kemarau yang berkepanjangan," ujar Dedi saat Konferensi Pers menjelang Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) Volume 10 Tahun 2024, Jakarta, Kamis (30/5).

BACA JUGA: Penyuluh Pertanian Siap Dampingi Petani saat Panen Raya 2024

Dedi mengatakan, beras adalah kebutuhan pokok Indonesia. Per bulannya, kebutuhan beras dalam negeri tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare.

Dia menjelaskan, konsumsi beras dalam negeri setiap bulannya tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare. Sementara itu, Indonesia hanya mampu menghasilkan beras 30,2 juta ton per tahun.

"Artinya masih defisit 1 juta beras. Belum lagi cadangan beras pemerintah (CBP) 2,5 juta ton, berarti dijumlah kurang lebih 3,5 juta ton beras setiap tahun. Itu setara dengan 7 juta ton gabah kering giling (GKG)," tutur Dedi.

Berdasarkan data yang ada, pada Maret 2024, petani baru bisa menanam seluas 800.000 hektare atau dengan kata lain terjadi kekurangan tanam seluas 300.000 hektare, yang akibatnya akan defisit beras.

"Oleh karena itu, harus melakukan perluasan tanam dan meningkatkan indeks pertanaman (IP) di lahan rawa dan lahan tadah hujan agar produksi beras kembali melimpah,” ujar Dedi.

Kementan saat ini tengah fokus menggenjot produksi dua komoditas pokok, yaitu padi dan jagung nasional melalui optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan.

Dedi mengatakan, optimalisasi rawa sedang dilakukan di sebelas provinsi dengan target meningkatkan IP 100 menjadi 200 untuk daerah yang sudah dilakukan survei investigasi dan desain (SID).

"Lahan rawa umumnya cuma tanam satu kali dalam satu tahun. Lahan rawa kalau ditingkatkan IP dari satu kali menjadi dua dalam satu tahun berarti harus optimasi lahannya. Harus memperbaiki salurannya dan sebagainya," ujarnya.

Kementan juga menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan ber-IP satu yang dekat dengan sumber air. Program ini akan dilakukan 500 hektare di Pulau Jawa dan 500 hektae di luar Pulau Jawa.

"Punya lahan tadah hujan 3-4 juta hektare, yang baru tanam satu kali dalam satu tahun karena apa irigasinya hanya mengandalkan hujan. Kalau ini ditingkatkan IP-nya jadi dua kali, produksi juga akan meningkat," ujarnya.

Selanjutnya, Kementan juga menggalakkan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa yang sedang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Ada lahan sawit dan kakao sekitar 500.000 hektare untuk program tumpang sisip padi gogo,” kata Dedi.

Dengan latar belakang ini maka BPPSDMP akan menyelenggarakan PSPP Volume 10 Tahun 2024 bagi Petani, Penyuluh Pertanian, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan tema "Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional".

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi.

PSPP ini akan dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 5 - 7 Juni 2024 secara luring di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan daring serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor Koramil di seluruh Indonesia.

Peserta pelatihan ditargetkan sebanyak 1.800.000 orang yang terdiri dari 24.607 penyuluh pertanian PNS, 12.480 penyuluh pertanian PPPK, 1.385 penyuluh pertanian THL Pusat, 8.775 penyuluh pertanian THL Daerah, 72.875 Babinsa, dan 1.679.878 petani. (*/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler