jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan untuk mengatasi kekurangan pupuk di lapangan maka pemerintah menambahkan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun pada 2024.
Hal itu dilakukan agar pemerintah bergerak cepat untuk menambah pasokan pupuk petani guna mengantisipasi fenomena el nino.
BACA JUGA: Mentan Amran Dampingi Jokowi Kunjungi Pusat Perbelanjaan di Banyumas
“Saat ini masih banyak petani yang bisa mendapatkan program pupuk subsidi dari pemerintah, terlebih yang tidak memiliki Kartu Tani," ujar Mentan Amran dalam siaran persnya, Rabu (10/1).
Menurut Amran, kurangnya pasokan pupuk bersubsidi membuat jumlah produksi menurun hingga 4 juta ton pada 2023.
BACA JUGA: Panen Bawang Merah di Brebes, Mentan: Saya Senang Produksinya Semakin Baik
Selain itu, para petani yang bertempat tinggal di wilayah pegunungan dan hutan juga tidak berkesempatan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Pada acara Ngobrol Asyik (Ngobras) Perdana Tahun 2024 yang bertemakan "Program dan kebijakan Pupuk Subsidi Tahun 2024", Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembagan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa Mentan sudah merevisi Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Pupuk Bersubsidi jika untuk menebus pupuk boleh memakai Kartu Tani ataupun KTP.
BACA JUGA: Musim Tanam, Pupuk Kaltim Pastikan Ketersediaan Pasokan Awal Tahun Aman
“Untuk alokasi pupuk subsidi di tahun 2024 ditambah 14 triliun rupiah atau setara dengan 2,5 juta ton urea ditambah NPK, Bapak Presiden sudah menyampaikannya pada Januari," kata Dedi.
Menurut salah satu narasumber Ngobras, Direktur Pupuk dan Pestisida, Tommy Nugraha mengatakan bahwa Permentan 10 Tahun 2022 juga menjelaskan tentang pembatasan jenis pupuk Urea dan NPK.
Semua diperuntukan kepada petani dengan komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao dan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare.
"Sedangkan untuk mekanisme alokasi berdasarkan proporsi luas lahan spacial komoditas prioritas atau data SIMLUHTAN," ujar Tommy.
Selain itu ada juga upaya perbaikan tata kelola dilakukan dengan perencanaan, penyaluran, verifikasi dan validasi penyaluran, pengawasan penyaluran.
Sementara Ketua Kelompok Substansi Pupuk Bersubsidi Yanti Ermawati menjelaskan bahwa ketentuan masa transisi,mekanisme penyaluran untuk kios pada blankspot atau area yang tidak ada sinyal dilakukan secara manual dan dilaporkan melalui aplikasi i-Pubers maksimal tanggal 1 bulan berikutnya.
"Untuk periode penyaluran Januari sampai Maret 2023, khususnya untuk penyaluran Januari 2024 maka transisi dari aplikasi T-Pubers ke I-Pubers dengan mekanisme penyaluran menggunakan KTP dilakukan secara manual dan dilaporkan melalui aplikasi i-Pubers maksimal tanggal 5 bulan berikutnya," kata dia.
Adapun tantangan transformasi digitalisasi dan kondisi petani yaitu akses internet yang belum merata terutama wilayah 3T.
"Terutama dengan keterbatasan petugas dalam implementasi digitalisasi, keterbatasan infrastruktur pengelolaan dan kemampuan petani terhadap implementasi digitalisasim," pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Pastikan Ketersediaan Pupuk untuk Masa Tanam I Cukup
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan