jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan sejauh ini sudah 2.839 Toko Tani Indonesia (TTI) yang dibuka. Ke depannya, Kementan menargetkan akan membuka seribu toko lagi pada 2017-2018.
“Ya, kami target seribu toko lagi," kata Agung di Outlet TTI Center depan SMAN 28 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (15/10).
BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Permudah Masyarakat Miliki Rumah
TTI, kata Agung, sejak diresmikan pada 2016 sudah tersebar sebanyak 2.839 toko di 32 provinsi. Hanya dua provinsi yang belum tersedia TTI yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara. Meski begitu, Kementan menargetkan TTI akan dibuka di dua provinsi tersebut pada target selanjutnya.
"Yang paling banyak 50 persen TTI ada di Jabodetabek," kata dia.
BACA JUGA: Kementan Pastikan TTI Center Nyaman dan Aman Bagi Konsumen
Agung menjelaskan, harga pangan yang dijual di TTI sangat menguntungkan masyrakat. Pasalnya, harga dan kualitas pangan terjaga dan diatur ketat oleh pemerintah.
"Kami mengusung konsep harga pangan yang diperdagangkan sesuai dengan harga pembelian pemerintah, harga acuan, dan harga eceran tertinggi (HET)," kata dia.
BACA JUGA: Kurang Besar, Jokowi Minta Bandara Silangit Diperluas Lagi
Tercatat harga beberapa komoditas pangan murah dan berkualitas antara lain beras Rp 7.900 per kg, cabai merah keriting Rp 27 ribu per kg, bawang merah Rp 18 ribu per kg, bawang putih Rp 16 ribu per kg, gula pasir Rp 12 ribu per kg, dan minyak goreng Rp 11 ribu per liter.
Kemudian daging sapi Rp 75 ribu per kg, daging kerbau Rp 70 ribu per kg, daging ayam Rp 30 ribu per kg, dan telur ayam Rp 19.500 per kg.
"Kehadiran TTI yang sudah mulai dikenal masyarakat membuat TTI diminta untuk dibuka lebih luas seperti di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi," kata dia.
Agung juga menambahkan, bukan hanya penduduk sipil yang ingin dibuka TTI di daerahnya. Namun, beberapa instansi pemerintahan juga meminta TTI agar dilakukan gelar pangan murah berkualitas.
"Seperti di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puslit Kehutanan, dan Pemkot Depok," jelas dia.(Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhub: Ini Menunjukkan Kegairahan Masyarakat
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga