jpnn.com, BARRU - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan stok pupuk bersubsidi yang disiapkan kementeriannya untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sesuai permintaan.
Penegasan itu disampaikan Mentan Syahrul merespons kelangkaan pupuk bersubsidi yang masih dikeluhkan para petani pada musim tanam di sejumlah daerah di Sulsel, khususnya Kabupaten Barru.
BACA JUGA: Penuhi Stok Beras Nasional, Kementan Lakukan 2 Hal Ini
"Infonya selalu ada masalah pupuk dibilang kurang, langka. Tetapi kalau dicek, rata-rata penggunaan baru 94 persen. Nah, tentu saja, dari delapan juta hektare, ada 100, ada satu desa, atau satu dusun yang bersoal. Jangan dianggap semua dong," tegas Mentan Syahrul pada Minggu (21/3).
Meski demikian, mantan gubernur Sulsel dua periode itu tetap akan mengakomodir informasi terkait adanya laporan kelangkaan pupuk tersebut. Jajarannya juga akan segera menindaklanjuti apakah benar daerah itu mengalami kekurangan atau justru ada permainan.
Mentan menjelaskan bahwa petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi mesti terdaftar pada sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Bila tidak terdaftar tentu tidak mendapatkannya.
BACA JUGA: Begini Trik Ustaz Gondrong Menggandakan Uang, Dia juga Dikenal Punya Kesaktian
"Kalau penerima pupuk harus terdaftar di RDKK namanya, dan itu tidak boleh tiba-tiba, harus terdaftar di desa. Bupati usulkan ke provinsi, provinsi seleksi lagi. Kalau ada masuk RDKK, itu tinggal kita sikapi. Untuk stok saat ini aman," jelasnya.
Sebelumnya, Kementan telah menambah alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2021 menjadi sebanyak 9 juta ton, ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair guna memenuhi kebutuhan petani.
BACA JUGA: Penembakan Sopir Taksi Online oleh Sersan G, Simak Penjelasan Brigjen TNI Toto
"Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Dan pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah,” kata Mentan SYL.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, mekanisme distribusi pupuk dilakukan melalui lima lini.
Lini pertama ke lini kedua dikontrol melalui menteri. Selanjutnya, lini kedua ke lini ketiga, dikontrol gubernur, begitu pun lini tiga ke lini empat dikontrol bupati dan wali kota.
"Biasanya lini kelima didistribusikan agen yang sudah ditunjuk pemerintah," kata Sarwo Edhy.
Dia kembali mengingatkan bahwa pupuk bersubsidi ini diberikan kepada petani yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani yang telah menyusun e-RDKK.
Sarwo Edhy juga berharap pada tahun ini tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk bersubsidi. Pasalnya, kebutuhan alokasi diusulkan dari daerah mulai tingkat Kecamatan hingga Provinsi.
"Semua akan disalurkan berdasarkan e-RDKK yang diusulkan. Apabila terjadi kekurangan di tingkat Kecamatan, maka Kabupaten berhak melakukan realokasi. Sedangkan bila kekurangan di tingkat kabupaten, maka provinsi yang berwenang melakukan realokasi," pungkas Sarwo Edhy.(*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam