jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri melalui kewajiban tanam bagi para importir yang telah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
Hal ini sejalan dengan semangat Ombudsman RI yang meminta kebijakan tersebut dapat memberi dampak positif bagi para petani.
BACA JUGA: Cara Kementan Tingkatkan Kompetensi Petani Milenial dengan Magang ke Luar Negeri
"Setelah pertemuan dengan Ombudsman, kami akan tindak lanjuti apa saja yang harus diperbaiki bersama. Pada dasarnya kami memiliki tujuan sama, yaitu memberikan dampak positif bagi para petani yang melakukan kerja sama wajib tanam bawang putih dalam penerbitan RIPH," kata Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto dalam keterangannya, Senin (27/11).
Dirjen Prihasto menegaskan Kementan juga terus membuka jalan bagi pembenahan proses penerbitan RIPH secara menyeluruh dengan memberikan landasan yang kuat untuk pelaksanaan kebijakan pertanian yang adil dan transparan di masa mendatang.
BACA JUGA: Tingkatkan Produksi Cabai & Bawang, Ditjen Hortikultura Meluncurkan Nurseri Soilblock
"Di antaranya melalui kolaborasi antara berbagai pihak. Dengan langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor hortikultura dan kesejahteraan petani Indonesia," sebutnya.
Secara khusus, lanjut dia, Kementan sedang membuka proses dialog yang intensif dengan para petani di Temanggung.
BACA JUGA: Ditjen Hortikultura Dorong Pertanian Ramah Lingkungan Melalui Pengendalian Hama Terpadu
Dialog ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya mal administrasi dalam penerbitan RIPH.
"Kami telah mengirimkan tim untuk menindaklanjuti temuan ombudsman dan hari ini sedang dilakukan dialog dengan petani khususnya di daerah Temanggung," tegasnya.
Sebagai informasi, dialog ini melibatkan berbagai unsur, seperti Ketua Kelompok Sayuran Umbi yang mewakili Direktur Sayuran dan Tanaman Obat serta tim hukum dan layanan perijinan dengan melibatkan dinas pertanian dan petani setempat.
"Tujuan utamanya adalah memberikan klarifikasi dan transparansi kepada petani yang terlibat serta memastikan pelaksanaan wajib tanam bawang putih berjalan sesuai prinsip-prinsip yang benar," terangnya.
Salah satu perwakilan petani, Siswanto mengapresiasi kegiatan dialog terbuka yang dilakukan Kementan.
Dia berharap melalui dialog ini kegiatan pertanaman bawang putih khususnya dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat berjalan optimal.
Siswanto menyampaikan pihaknya menyambut baik upaya ini untuk menjelaskan dan membuka ruang diskusi ini.
"Perlu adanya kolaborasi yang baik antara petani, pemerintah dan pelaku usaha. Komitmen ini sangat membantu kami dan ini menjadi penting untuk keberhasilan wajib tanam," tegas Siswanto. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi