jpnn.com, JAKARTA - Aparatur pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) harus memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Hal ini disampaikan Sekjen Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro dalam acara Forum Kordinasi Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pertanian Tahun 2018 di Bogor beberapa hari lalu.
BACA JUGA: Ini Langkah Kementan Kendalikan Harga Telur
Acara yang mengundang seluruh Kepala UPT Lingkup Kementerian Pertanian ini mengangkat tema meningkatkan peran Unit Pelaksana Teknis dalam meningkatkan akselerasi penerapan e-goverment dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan pelayanan publik.
"Tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar UPT Lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian,” ujar Syukur.
BACA JUGA: Sidak BBKP Surabaya, Mentan Skorsing 4 Pegawai Tak Disiplin
Lebih lanjut dia menambahkan, acara ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja untuk mendukung percepatan pencapaian program kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan e-government dibidang kelembagaan dan pelayanan publik.
“Di-era Jokowi-JK ini pemerintah sangat concern dengan pelayanan publik, sehingga e-government harus dimaksimalkan," tutur Syukur.
BACA JUGA: Menteri Asman: Layanan Publik Buruk, Laporkan ke 1708
“Target kami pada 2019 nanti e-government semua UPT kami sudah diatas rata-rata. Indikator dari keberhasilan ini adalah publik merasa terlayani dan puas dengan pelayanan yang ada di kami," imbuh Syukur.
Karena itu, pihaknya terus mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan e-government di UPT.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Telur Ayam Melonjak, Ini Solusi dari Kementan
Redaktur : Tim Redaksi